4 Bulan Saja, Penerimaan Pajak Tambang di Kabupaten Pasuruan Capai Rp 6,8 Miliar

DIKERUK: Lokasi sirtu tambang legal yang berada di wilayah Grati. Pemkab Pasuruan mendapat pemasukan miliaran dari penerimaan pajak tambang. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Sampai kuartal pertama yang tercatat akhir April lalu, penerimaan pajak dari hasil tambang atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp 6,8 Miliar. Jumlah ini secara persentase mencapai 31,23 persen dari target yaitu Rp 22 Miliar sampai tutup tahun mendatang.

Angka itu cukup besar, lantaran permintaan pasir dan batu di tahun 2019 mulai berkurang. Pasalnya, sejauh ini sejumlah proyek strategis nasional seperti jalan tol, sudah hampir selesai di beberapa titik. Namun realisasi dari pajak tambang.

“Sampai kuartal pertama sudah cukup bagus bahkan secara rata-rata sudah lebih dari 30 persen dari target yaitu Rp 6,8 Miliar dari Rp 22 Miliar,” terang Mokhammad Syafi’i, Kabid Pendataan Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan.

Pajak MBLB di Kabupaten Pasuruan, terang Mokhammad Syafi’i, memang mayoritas adalah pasir batu yang permintaannya cukup tinggi seperti dari Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Kendati tahun ini untuk pembangunan Tol Gempas sudah selesai, permintaan luar daerah tetap meningkatkan permintaan sirtu.

Di Kabupaten Pasuruan tercatat ada 54 wajib pajak (WP) untuk jenis pajak tambang. Untuk penerimaan pajak MBLB dari hasil tambang keruk pasir atau sirtu. Untuk pajak yang dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jualnya. Dari penerimaan tersebut yang masuk ke pajak daerah.

Kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan, memang sudah diambil alih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejak 2017 lalu. Namun terkait pajak hasil tambang atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih masuk pajak daerah, seperti yang diperoleh Pemkab Pasuruan. Dan untuk Pajak MLBM menjadi salah satu potensi pajak daerah yang penerimaan cukup tinggi.

Melihat realiasi sampai kuartal pertama yang mencapai Rp 6,8 Miliar, BKD tetap akan mengevaluasi penerimaan sampai semester pertama. Jika dirasa ada potensi penerimaan lebih tinggi, maka tak mungkin target bisa dinaikkan pada Perubahan APBD mendatang.

“Kami akan melihat lagi, jika ada potensi naik maka kan dievaluasi apakah ada penyesuaian di Perubahan APBD mendatang,” pungkasnya. (eka/fun)