Sekolah Swasta Lebih Sulit, Setiap Tahun Pagu Hanya Terpenuhi Segini

PROBOLINGGO – Kondisi lebih sulit dirasakan SMK swasta. Setiap pendaftaran PPDB, pagu yang terpenuhi hanya 50-60 persen tiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Rahmad, Ketua MKKS SMK Swasta Kota Probolinggo.

“Hampir setiap tahun, pagu SMK swasta tidak penuh. Bahkan untuk SMK swasta yang pagunya besar seperti SMK Ahmad Yani, juga ada rombel yang tidak terpenuhi jumlah siswanya,” ujarnya.

Jika diakumulasi menurutnya, dari 16 SMK swasta di Kota Probolinggo, rata-rata setiap tahun pagunya terpenuhi 50-60 persen saja. “Itu angka rata-rata ya,” tegasnya.

Kepala SMK PGRI ini menilai, hal ini wajar terjadi. Sebab, sebagian besar calon peserta didik mengincar sekolah negeri. Jika tidak diterima di sekolah negeri, baru pilihannya masuk di sekolah swasta.

Karena itu, Rahmad berharap agar kebijakan pendaftaran PPDB SMA/SMK negeri, juga mempertimbangkan penerimaan siswa di sekolah swasta. Misalnya kebijakan adanya siswa cadangan di PPDB negeri.

“Jika ada kebijakan siswa cadangan minimal di tiap jurusan lima, maka berat bagi sekolah swasta untuk mendapatkan siswa baru. Siswa cadangan ini bisa jadi diterima di sekolah negeri juga,” ujarnya.

SMK swasta sendiri menurutnya, sudah mengintensifkan upaya untuk mendapat siswa baru. Seperti memperpanjang masa pendaftaran siswa dan door to door ke masyarakat.

“Kalau di SMK swasta, tidak ada batasan pendaftaran siswa. Jika ada siswa ingin masuk ke sekolah, maka bisa diterima,” ujarnya.

Mengenai persoalan rendahnya serapan pagu di sekolah swasta, hal ini tidak lepas dari pandangan masyarakat bahwa kualitas pendidikan di sekolah swasta lebih rendah. Karena itu, menurutnya penting bagi sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Seperti di SMK PGRI di Ponorogo. Karena masyarakat percaya kualitas pendidikannya, sebelum pendaftaran SMK/SMA negeri dibuka, pagu sekolah ini sudah terpenuhi,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi pada SMK swasta di Kabupaten Probolinggo. Ketua MKKS SMK swasta Kabupaten Probolinggp Sueb menegaskan, lembaga swasta memang tidak pernah ribut dan bergejolak selama pendaftaran PPDB. Namun, memang tidak semua sekolah terpenuhi pagunya.

Jumlah murid yang bisa diterima SMK swasta bervariasi, tergantung kualitas tiap lembaga. “Semakin pengelolaannya bagus, maka siswa yang mendaftar makin berebut,” tuturnya.

Sejauh ini menurut Sueb, semua SMKN swasta sudah mendapat siswa. Namun, memang jumlahnya tidak sama. Ada yang 30 persen dari kutao, 50 persen dari kuota, dan ada yang lebih dari 100 persen.

Alhamdulillah SMK swasta dapat murid semua. Sekarang ada yang dapat 100 persen lebih, terutama yang berbasis pondok pesantren. Rata-rata memang memenuhi kuota,” katanya.

Sementara SMK swasta non pondok pesantren, rata-rata mendapat siwa 50 persen lebih. “Kecuali lembaga kecil, rata-rata jumlah siswa yang didapat sekitar 30 persen dari kuota,” tegasnya.

Namun, jumlah itu menurutnya masih bisa bertambah. Sebab, warga biasanya mendaftar di sekolah swasta di akhir masa pendaftaran.

Sueb pun menegaskan, penting bagi SMK swasta untuk berjuang lagi membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. Sebab, saat ini sekolah negeri gratis SPP. Sehingga, calon siswa akan lebih banyak memilih sekolah negeri.

“Sementara lembaga swasta model bantuannya subsidi. Namun, boleh narik dana lagi,” pungkasnya. (put/mas/hn)