Masa Kerja Panja LHP BPK Kota Pasuruan Diperpanjang, Ini Alasannya

PASURUAN – Panitia Kerja DPRD Kota Pasuruan akan segera menyusun rekomendasi untuk LHP BPK atas LKPD TA 2018 Kota Pasuruan. Namun, penyusunan rekomendasi itu masih menunggu Panja LHP BPK berkonsultasi dengan BPK.

Untuk kepentingan konsultasi itu, masa kerja Panja pun diperpanjang. Sedianya, masa kerja Panja berakhir pada 20 Juni. Namun, kemudian diperpanjang sampai sepekan ke depan.

“Masa kerja Panja diperpanjang karena kami belum sempat bertemu dengan BPK, Senin lalu. BPK mengagendakan konsultasi Panja digelar Senin besok,” kata Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto.

Ismu menyebut, konsultasi dengan BPK itu sedianya dijadwalkan Senin (17/6). Namun, hari itu konsultasi belum bisa dilakukan. Dan baru bisa dijadwalkan Senin (24/6) besok.

Untuk persiapkan konsultasi itu, rapat internal Panja telah menyiapkan bahan-bahan yang akan dikonsultasikan ke BPK. Termasuk mengonfirmasi beberapa poin yang disampaikan Pemkot Pasuruan mengenai rencana tindak lanjut dari LHP BPK tersebut.

Menurut Ismu, Panja dapat segera menyusun rekomendasi yang diberikan kepada Pemkot setelah berkonsultasi dengan BPK. Dengan masa kerja yang tak terlalu lama, lanjutnya, penyusunan rekomendasi itu juga dipastikan tak bakal memakan waktu.

“Karena kami sudah menyiapkan bahan-bahannya secara matang. Setelah konsultasi dengan BPK, langsung ditindaklanjuti dengan menyusun rekomendasi,” katanya.

Ia berharap rekomendasi Panja LHP BPK nanti akan ditindaklanjuti oleh Pemkot. Sebab, tujuan disusunnya rekomendasi itu juga untuk meningkatkan kinerja Pemkot yang masih mendapat catatan dalam pemeriksaan BPK.

“Kami harap ke depan kinerja Pemkot menjadi lebih baik. Dan, pemeriksaan tahun selanjutnya dapat meningkatkan status WDP menjadi WTP,” ungkapnya.

Panja sendiri fokus mengurai temuan BPK dalam LKPD Kota Pasuruan TA 2018. Yang jadi sorotan yaitu ditemukannya empat proyek di Kota Pasuruan yang belum tuntas pembayarannya.

Empat proyek yang dimaksud semuanya adalah proyek fisik pembangunan gedung pada tahun 2017. Yaitu, pembangunan gedung Kesenian, gedung kantor Kecamatan Panggungrejo, gedung kantor Kecamatan Bugul Kidul, dan gedung Farmasi.

Temuan ini diyakini menjadi salah satu penyebab menurunnya status predikat LHP BPK atas LKDP Kota Pasuruan TA 2018. Pada tahun 2017, Pemkot Pasuruan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, di tahun 2018 hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam LHP BPK, Tim Anggaran Pemkot Pasuruan diminta merekomendasi Dinas PUPR untuk menunaikan kewajiban jangka pendek atau utang atas empat proyek itu. Ada dua jenis utang yang harus dibayar. Yaitu, utang pada pihak ke tiga untuk proyek pembangunan fisik dan utang untuk proyek pengawasan.

Besarnya untuk empat proyek dimaksud adalah Rp 8,5 miliar untuk utang proyek pembangunan fisik dan Rp 97 juta untuk utang proyek pengawasan. (tom/hn)