Kemenkes Tinjau Persiapan Proyek RS Anyar di Probolinggo, Ini Catatannya

MAYANGAN – Tim Kemenkes Jumat (21/6) datang ke Kota Probolinggo. Mereka meninjau progres dan kesiapan Kota Probolinggo membangun rumah sakit anyar.

KURANG LAYAK: Tim dari Kemenkes saat meninjau kondisi RSUD dr Moh Saleh, Jumat (21/6). (Zainal Arifin/Radar Bromo)

Kunjungan tim Kemenkes diisi dengan beberapa agenda. Tim berjumlah delapan orang itu awalnya mendatangi lokasi yang akan jadi tempat pembangunan rumah sakit baru.

Yaitu, di Jalan Profesor Hamka, Kelurahan Kareng Lor dan Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok. Tim didampingi Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri bersama sejumlah OPD.

“Lahan sudah siap. Sesuai petunjuk dari Kemenkes, kami siapkan lahan aset seluas 3,8 hektare. Tadi juga ke lokasi untuk melihat kondisi di sana,” terang Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri.

Dari penilaian yang dilakukan oleh tim Kemenkes, menurut Subri, lokasi di Kedopok itu dinilai cukup baik. Sebab, relatif jauh dari permukiman penduduk. Berbeda dengan kondisi RSUD dr Mohamad Saleh yang dekat dengan permukiman penduduk. “Selain itu, lokasinya juga strategis, di tepi Jalan Prof Hamka,” ujarnya.

Selanjutnya, tim Kemenkes meninjau RSUD dr. Mohamad Saleh sekitar pukul 11.30. Di sini, tim melihat situasi di RSUD saat ini. Termasuk mendatangi ruang-ruang perawatan dan memeriksa sejumlah fasilitas rumah sakit.

“Tujuannya, meninjau kelayakan pembangunan rumah sakit baru, juga menindaklanjuti hasil audiesi antara Pemkot Probolinggo dengan Kemenkes,” terang dr Mujaddid, MMR, Kasubdit Fasilitas Pelananan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan yang juga ketua tim rombongan.

Menurutnya, pembangunan RSUD baru bisa dilakukan jika kondisi RSUD yang ada saat ini sudah overload. Misalnya, pasien sampai harus dirawat di lorong-lorong.

Mengenai kondisi RSUD saat ini, Mujaddid enggan berkomentar banyak. Namun, menurutnya, RSUD saat ini masih layak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

“Memang ada kekurangan di sana sini. Kekurangan ini bisa ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Perbaikan-perbaikan ini bisa dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya, dengan melakukan renovasi. Renovasi bisa dilakukan dengan meninggikan atau menambah lantai untuk ruang perawatan.

“Jika tidak ada peraturan di daerah yang membatasi batas ketinggian bangunan, bisa saja direnovasi dengan menambah lantai. Apalagi status RSUD dr Moch Saleh juga merupakan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD),” ujarnya.

Di Kota Probolinggo sendiri, menurutnya, bisa dibangun rumah sakit baru. Pemerintah bisa membangun rumah sakit secara bertahap, sesuai dengan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.

“Kalau mampu dimulai dari RSUD tipe D, kemudian jadi Tipe C. Jadi, rumah sakitnya ini tumbuh. Asal saat membangun rumah sakit tersebut bisa langsung dioperasionalkan,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan untuk menyiapkan SDM saat membangun rumah sakit baru. “Karena yang terberat dari membangun rumah sakit itu adalah menyiapkan SDM. Kalau membeli alat atau membangun, asal ada duit bisa saja,” tambahnya.

Untuk rencana lokasi pembangunan RSUD baru, Mujaddid menyebut sudah memenuhi syarat. “Dari segi luas lahan sudah memenuhi syarat untuk membangun rumah sakit baru. Serta, lokasinya juga strategis,” ujarnya.

Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah anggaran untuk pembangunan RSUD baru. Menurutnya, ada sejumlah pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembangunan RSUD baru.

“Seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, DAK ini hanya bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D Pratama. Serta lokasi daerahnya berada di daerah terpencil, perbatasan, atau kepulauan,” ujar Mujaddid.

Sedangkan Kota Probolinggo tidak memenuhi kriteria tersebut. Karena itu, Mujaddid menyarankan agar pembangunan tahap pertama RSUD dibiayai dari APBD. Baru setelah dikembangkan, selanjutnya dibiayai dari Dana Alokasi Khusus. (put/hn)