Dewan Berikan Tiga Rekomendasi Atas LHP BPK, Ini Poinnya

KRAKSAAN – Legislatif di Kabupaten Probolinggo memberikan tiga rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) kepada pemkab setempat. Rekomendasi tersebut diberikan agar di tahun berikutnya, pemkab bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun, Pemkab Probolinggo setempat mempertahankan opini WTP, DPRD menilai rekomendasi tersebut tetap diberikan. Dengan begitu, eksekutif bisa membenahi yang kurang, terutama yang menjadi catatan BPK.

Hal disampaikan Wakil ketua Dewan setempat Wahid Nurrahman. Menurutnya, pembahasan LHP BPK masih terus berjalan. Sehingga, laporannya sendiri sudah diserahkan kepada Pemkab Probolinggo. Sejauh ini pembahasan dilakukan tingkat melalui komisi. Selain itu juga melibatkan Badan Anggaran (Banggar). “Sekarang sedang berjalan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo petang Jumat.

Pria dari fraksi partai Golkar tersebut menambahkan, rekomendasi diberikan guna untuk memperbaiki laporan tersebut kedepannya. “Sekarang kan sudah bagus dan mendapat opini WTP. Kedepan harus lebih baik lagi tentunya,”jelas Wahid.

Tiga rekomendasi itu sendiri yaitu pencatatan aset harus lebih di tertibkan, lebih meningkatkan inovasi pendapatan daerah dan terakhir yakni Pemda harus lebih mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang ada. Rekomendari itu, dikeluarkan, karena hal itu sejauh ini belum begitu diperhatikan.

Selain itu, fraksi fraksi juga mengingatkan kembali bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan pada aturan dan perundang undangan yang berlaku. Tetapi, juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berhak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Akuntabilitas dan transaparansi harus menjadi ruh utama dari setiap upaya untuk melakukan perbaikan. Juga pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparan dan akuntabel tersebut, diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan bahkan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 memiliki arti yang sangat penting dan stategis. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, juga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi secara serius dan menyeluruh. Tujuannya, guna untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelilaan keuangan kedepan.

“Perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan akan sangat penting dalam rangka merespon berbagai catatan dan rekomendasi sebagai yang disampaikan dalam LHP BPK. Untuk itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus ditegakkan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran,” jelasnya. (sid/fun)