Sempat Dihentikan, Begini Suasana Hari Terakhir PPDB SMA di Probolinggo-Pasuruan

PEMPROV Jawa Timur sempat menghentikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi tingkat SMA sementara lantaran menuai protes dari pihak orang tua calon siswa. Namun akhirnya pendaftaran kembali dibuka di hari terakhir, Kamis (20/6).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, Indah Yudiani menegaskan, meski sempat dihentikan tak berpengaruh terhadap penyimpanan data para pendaftar. “Sistemnya sudah diaktifkan kembali tadi malam,” kata Indah Kamis (20/6).

SEMANGAT: Siswa yang baru lulus SMP di Probolinggo mendaftar di hari terakhir PPDB SMA. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Menurutnya, situs PPDB Sistem Zonasi itu dibuka kembali setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke server yang ada di Institute Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Setelah itu, Gubernur memutuskan untuk mengaktifkan kembali sistem PPDB di hari terakhir yang jatuh Kamis (20/6).

Hal itu dikarenakan tidak adanya perubahan keputusan yang diambil di tingkat kementerian. Sehingga, dihentikannya sistem yang bersifat sementara itu tak perlu diperpanjang. “Rekan-rekan di Jawa Timur juga selalu intens berkomunikasi dengan pusat,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan kepada orang tua calon siswa agar tak perlu resah dengan sistem zonasi. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah itu tak akan merugikan siswa. Misalnya, dengan sistem zonasi, siswa dapat bersekolah di sekolah terdekat dari rumah.

Dengan begitu, biaya transportasi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu lebih hemat. Selain itu juga hendak mengubah pola pikir orang tua atau siswa mengenai sekolah favorit. Menurutnya, prestasi siswa tidak diukur dari asal sekolah. Melainkan bergantung pada individu anak itu sendiri.

“Sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Dengan tenaga pendidik, fasilitas dan metode yang sama antara satu sekolah dan sekolah yang lainnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, PPDB akan berakhir pada 21 Juni pukul 00.00. Selanjutnya, calon siswa dapat membuka laman pengumuman di situs PPDB secara online.

Di Kota Pasuruan, ada empat SMA yang juga menerapkan sistem zonasi. Yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4 Pasuruan. Seluruhnya melingkupi zona satu yang terdiri dari tujuh kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bugul Kidul, Gadingrejo, Panggungrejo, Purworejo. Lalu Kecamatan Rejoso, Kraton, dan Pohjentrek.

Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, terdapat delapan sekolah negeri. Yakni SMAN 1 Bangil, SMAN 1 Pandaan, SMAN 1 Purwosari, SMAN 1 Kejayan, SMAN 1 Grati, SMAN 1 Gondangwetan, SMAN 1 Tosari, dan SMAN 1 Lumbang. Dari delapan sekolah tersebut dibagi dalam lima zona.

Sistem zonasi ini sempat dikeluhkan orangtua siswa. Salah satunya adalah Rodi’yah, warga Gununggangsir, Kecamatan Beji. Rodi’yah mengatakan dengan jarak rumah yang 6,5 Kilometer dari SMAN 1 Bangil, anaknya sudah tersisih sejak hari selasa pagi lalu.

“Kami sudah daftar hari Senin (17/6), tapi Selasa (18/6) pagi sudah hilang namanya karena yang dekat-dekat lebih diutamakan masuk dari sistem zonasi. Termasuk karena nilai UN hanya 28 sehingga juga terlempar dari prosentase 20 persen nilai UN,” terangnya.

Sistem Zonasi hanya menguntungkan anak yang rumahnya dekat dengan sekolah sehingga langsung diterima. “Sedangkan SMA di Kabupaten Pasuruan inikan hanya 8 saja. Di Beji juga tidak ada SMA, sehingga mau tidak mau harus daftar ke Bangil sedangkan dari jarak sudah cukup jauh,” terangnya.

Terkait sempat dihentikannya pendaftaran di ppdbjatim.net, Abdul Hamid, Kepala SMKN 1 Kejayan mengatakan, tak ada lonjakan berarti di sekolah. “Hari ini (Kamis ) masih ada wali murid yang datang bertanya namun tak cukup banyak. Kemungkinan karena memilih mendaftar di rumah atau tempat lain karena semuanya sudah online,” ujarnya.

Pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Probolinggo juga dibuka lagi, setelah sempat dihentikan. Kresna Herlambang, kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo pun menegaskan, jadwal PPDB tetap sama.

Kamis (20/6) menjadi hari terakhir pendaftaran. Hari ini pengumuman dilakukan secara online, tepat setelah proses pendaftaran ditutup.

Di Probolinggo sendiri, pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK yang dimulai 27 Mei, menyediakan pagu sebanyak 8.994 kursi. Dengan rincian, SMAN se-Kota Probolinggo 1.008 kursi dan SMAN se-Kabupaten Probolinggo 3.132 kursi. Lalu, pagu SMK se-Kota Probolinggo 1.980 kursi dan kursi SMK se-Kabupaten Probolinggo mencapai 2.874.

Kresna menjelaskan, mekanisme PPDB 2019 memang menggunakan seleksi sistem zonasi. Namun, bukan berarti nilai ujian nasional (UN) tidak terpakai sama sekali.

Dengan sistem zonasi, menurutnya, calon siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah, memang punya peluang lebih besar untuk diterima. Namun, saat ada lebih dari satu calon siswa yang jaraknya sama di sebuah sekolah, maka seleksi dilakukan dengan menggunakan nilai ujian nasional.

“Jadi, seleksi dalam sistem zonasi ini menggunakan tiga aspek. Yaitu, jarak dari rumah ke sekolah, nilai ujian nasional, dan siapa yang mendaftar lebih dulu,” tuturnya.

Jika total nilai tiga aspek itu sama, maka akan dilihat jarak rumah yang paling dekat. Kalau masih sama, maka akan dilihat nilai ujian nasional yang lebih tinggi. “Dan, kalau masih sama, yang paling cepat mendaftar, itu lebih besar diterima peluangnya,” tegasnya.

Selain itu, juga ada perbedaan dalam penerapan sistem zonasi PPDB 2019. Untuk pendaftar di tingkat SMAN, ada sistem zonasi irisan. Artinya, siswa sebuah kota/kabupaten memungkinkan untuk bersekolah di daerah lain yang dekat dengan kota/kabupaten lain.

“Misalnya siswa yang rumahnya di Kabupaten Probolinggo dan berdekatan dengan Wonoasih di Kota Probolinggo, maka bisa masuk ke SMAN di Wonoasih. Seperti masuk SMAN 3 Kota Probolinggo, bisa juga masuk di SMAN 1 Leces. Ini yang dinamakan zonasi irisan,” jelasnya.

Contoh lain, misalnya calon siswa yang rumahnya di Tongas ingin masuk ke SMAN. Maka, mereka bisa mendaftar SMAN di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Bisa juga di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

“Namun, tidak bisa calon siswa yang rumahnya di Kecamatan Gending, masuk ke SMAN di Tongas. Sebab, beda zonasi. Kalau untuk SMKN tidak ada sistem zonasi,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai keluhan peserta didik mengenai perubahan rangking dan jarak zonasi, Kresna memperkirakan hal itu bisa terjadi karena siswa yang lain, tempat tinggalnya lebih dekat. “Kalau dianalisa sepintas, tempat tinggal si anak lebih dekat. Untuk mengetahui hal tersebut harus ditanyakan kepada anak yang mendaftar, karena pendaftaran dilakukan secara online,” jelasnya. (eka/tom/put/fun)