OPD di Pemkot Probolinggo Dilebur, Pastikan Tak Ada ASN Alami Demosi

IKUT DILEBUR: Kantor Disbudpar Kota Probolinggo. Disbudpar termasuk OPD yang dirampingkan. Urusan Kebudayaan bakal dilebur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara urusan pariwisata dilebur menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. (Zainal Arifin/Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN – Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Probolinggo dengan melakukan efisiensi. Nah, salah satu wujud efisiensi itu adalah merampingkan jumlah OPD.

Hal itu disampaikan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat menyampaikan nota penjelasan wali kota, terkait 2 rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif Pemkot. Yakni, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2019-2024 dan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Perlu penyesuaian perangkat daerah dengan dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah,” beber Habib Hadi –sapaan akrab Wali Kota- saat membacakan nota penjelasan di hadapan wakil rakyat.

Ada sejumlah OPD yang dilebur. Di antaranya urusan bidang pendidikan dengan urusan bidang kebudayaan. Hal itu menyesuaikan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dilebur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A.

Lalu ada urusan kepemudaan dan olahraga digabung dengan urusan pariwisata. Sehingga, menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tipe A.

Ada juga urusan bidang penanaman modal dilebur dengan urusan bidang tenaga kerja. Sehingga, menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A.

“Dalam hal penggabungan dilaksanakan paling banyak 3 urusan. Urusan tenaga kerja secara rumpun hanya bisa digabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP),” jelas Habib Hadi.

“Tetapi, tidak dapat digabung karena DKUPP sudah mengampu 3 urusan. Yaitu, urusan Koperasi dan UKM, urusan industri dan urusan perdagangan,” tambahnya.

Selain itu, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang akan digabung dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman tipe A.

“Urusan PUPR dan urusan perumahan dan kawasan permukiman saling terkait dan saling memiliki kemiripan peran tugas dan fungsi. Selain itu, sebagian urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan melalui adanya dana kelurahan,” jelasnya.

Selanjutnya, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang saat ini diwadahi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana digabungkan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bergabung dengan Dinas Sosial. Sementara untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bergabung dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan juga digabung. Menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Bakesbangpol saat ini masih tetap dibentuk sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.

Saat ditemui terpisah, Wali Kota menjelaskan bahwa usulan perampingan OPD ini merupakan inisitif Pemkot Probolinggo untuk mengefisienkan kinerja OPD.

“Seperti pada Dinas Perikanan yang sebagian besar tugasnya telah diambil alih provinsi, maka digabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” ujarnya.

Menurut Habib Hadi, adanya peleburan OPD itu tak terlalu berdampak pada SDM. “Tidak berdampak dari segi SDM. Sebab, kepala OPD Dispertan juga akan pensiun. Tidak ada PNS yang mengalami demosi (penurunan jabatan), bahkan ada yang naik jabatan,” tambahnya. (put/mie)