Ini Rekomendasi DPRD Terkait LHP BPK Kota Probolinggo 2018

KANIGARAN – Pemkot Probolinggo memang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Namun, masih ada catatan dari LHP BPK dalam LKPD tersebut.

Menyikapi catatan itu, DPRD Kota Probolinggo pun memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemkot Probolinggo. Rekomendasi diberikan, terutama karena ada masalah yang sama setiap tahunnya. Dan, masalah itu selalu menjadi catatan dalam LHP BPK.

“Meskipun Pemkot Probolinggo meraih opini WTP, tetap ada catatan yang menyertainya. Kami membahas catatan ini untuk dijadikan rekomendasi kepada Pemkot Probolinggo,” ujar Agus Rudianto Ghofur, ketua DPRD Kota Probolinggo.

Rudi menyebut, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemkot Probolinggo. Seperti masalah pencatatan aset yang selalu muncul setiap tahun dalam catatan LHP BPK untuk pemkot.

“Masalah aset selalu menjadi temuan dalam LHP BPK. Karena itu, perlu dibentuk tim inventarisasi aset,” ujarnya.

Rekomendasi itu sendiri disampaikan dalam rapat paripurna Selasa (18/06) di gedung DPRD Kota Probolinggo. Disebutkan bahwa aset benda tidak bergerak, seperti tanah hendaknya segera disertifikatkan dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR.

Bagi aset yang bersengketa dengan pengakuan hak milik perseorangan, hendaknya dilakukan pendekatan akomodatif dan produktif. “Jika sudah buntu, bisa dilakukan proses melalui jalur hukum,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kota Probolinggo menyoroti program fisik pembangunan pasar yang tidak berjalan. Yaitu, Pasar Baru dan Pasar Kronong. Pasar Kronong telah dibangun sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum selesai.

“Sama halnya dengan Pasar Baru yang tidak tuntas sampai saat ini. Kemacetan yang terjadi di sekitar Pasar Baru ini bukan karena pedagang atau pelaku usaha, tapi tidak segera berjalan proses pembangunan pasar sampai saat ini,” tambahnya.

Salah satu rekomendasi DPRD atas kondisi ini yaitu, meminta kepada OPD yang memiliki proyek fisik untuk melakukan perencanaan program secara matang, cepat, cermat, dan tepat. Sehingga, tidak terjadi lagi masalah ketidaksesuaian di lapangan yang menghambat proses pembangunan.

Rudi mengakui, selama 2 tahun LKPD Pemkot Probolinggo mendapat WTP. Namun, ada catatan yang perlu diperhatikan. Catatan inilah yang dibahas oleh DPRD untuk kemudian direkomendasikan kepada Pemkot Probolinggo.

“Tujuan rekomenasi yaitu agar dalam penyusunan laporan keuangan daerah tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Bahkan, jika bisa kembali meraih WTP tanpa ada catatan dari BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin enggan berkomentar banyak tentang rekomendasi DPRD untuk LHP BPK. “Pemkot Probolinggo sudah mendapat WTP. Seharusnya jika terjadi penurunan misalnya dari WTP ke WDP, itu bisa dilakukan pembahasan untuk direkomendasikan kepada pemkot,” ujarnya. (put/hn)