Dinas Kesehatan Terkendala SDM untuk Wujudkan Puskesmas Menjadi BLUD

BANGIL – Pengelolaan Puskesmas di Kabupaten Pasuruan bakal dijadikan badan layanan usaha daerah (BLUD) seluruhnya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah setiap puskesmas, dalam pengelolaan keuangan.

Pihak puskesmas bisa melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan, tanpa harus menunggu perubahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan begitu, puskesmas juga bisa lebih baik lagi.

Rencana itu seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ugik Setyo Darmoko. Ia menyampaikan, seluruh puskesmas di Kabupaten Pasuruan didorong agar bisa bersistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tujuannya tak lain, supaya setiap puskesmas di Kabupaten Pasuruan bisa melakukan pembelanjaan, sesuai kebutuhan. Tidak harus menunggu perubahan anggaran seperti yang terjadi seperti saat ini.

“Kepala Puskesmas dicetak layaknya seorang manajer. Mereka bisa mencari dan mengelola anggaran sendiri. Sehingga, tidak harus menunggu keuangan daerah, untuk melakukan pembelanjaan. Seperti kebutuhan alat kesehatan yang mendesak,” kata Ugik-sapaannya.

Rencana itu memang tidak bisa dilakukan sekaligus. Karena, untuk mewujudkannya, tidak bisa dengan mudah. Untuk itulah, menjadikan puskesmas bersistem BLUD, bakal dilakukan secara bertahap.

Menurut Ugik, pihaknya masih akan melakukan maping terhadap puskesmas-puskemas yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan sendiri, ada 33 lembaga puskesmas. Dari jumlah itu, belum ada satupun yang menjadi BLUD.

Setidaknya, ada satu puskesmas yang bisa menjadi percontohan. “Misalnya puskesmas Purwosari. Karena di sana, sarana dan prasarana penunjangnya, lebih mumpuni dibandingkan puskesmas yang lain. Kami proyeksikan, bisa menjadi BLUD tahun 2020 dan menjadi percontohan untuk puskesmas yang lain,” ulasnya.

Beberapa kendala memang menjadi persoalan untuk mewujudkan rencana itu. Salah satunya, sumber daya manusia yang dimiliki. Karena saat ini, tak ada satupun puskesmas yang memiliki akunting.

Padahal, keberadaan akunting di lembaga BLUD sangat penting. “Itu yang menjadi kendala. Tidak ada akunting di masing-masing Puskesmas,” pungkasnya. (one/fun)