Satpol PP Sebut Izin Bangunan Tempat Persemayanan Jenazah di Asembakor Sudah Lengkap

BERPOLEMIK: Bangunan milik yayasan Budi Luhur saat kemarin didatangi Tim Reaksi Cepat Satpol PP Kabupaten Probolinggo. TRC mengecek perizinan, bahkan meminta keterangan warga di sekitar lokasi. (Foto M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN- Adanya polemik soal bangunan di dekat kantor Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, direspon Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Rabu (19/6), tim reaksi cepat (TRC) Satpol PPmendatangi lokasi pembangunan tempat yang disebut warga kremasi.

Kedatangan mereka, untuk mengecek izin pendirian bangunan tersebut. Pasalnya, beberapa hari terakhir bangunan itu berpolemik karena mendapat penolakan warga. Hasilnya, bangunan yang sejatinya untuk tempat penampungan jenazah warga nonmuslim tersebut, sudah lengkap.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, petugas mendatangi lokasi sekitar pukul 11.00. Sebelum mendatangi lokasi, petugas terlebih dulu menemui kepala desa dan kemudian bersama-sama menuju lokasi. Di lokasi, telah ada salah seorang pemilik bangunan yang berasal dari Yayasan Budi Luhur, Kraksaan yakni Samuel.

LUAS: Bangunan yang sempat doprotes sebagian warga Desa Asembakor. (Foto M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Tidak membuang waktu, petugas langsung mengecek perizinan bangunan itu. Mendapati hal itu, Samuel, langsung menunjukan berkas yang dibawanya lengkap dengan pelat nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setelah mengecek, Nurul sebagai Korlap TRC mengatakan, izin dari bangunan tersebut dinyatakan lengkap. Pihak pemilik bangunan telah melengkapi syarat untuk mendirikan bangunan dengan mengurus IMB.

“Soal izin bangunan lengkap. Izinnya memenuhi syarat administrasi dan juga peraturan daerah, ” ujarnya saat ditemui dilokasi.

Menurutnya, pihaknya juga telah mengecek kepada warga yang bermukim di sekitar lokasi. Pengecekan itu dilakukan untuk mengetahui, apakah warga benar ada yang dirugikan atau tidak. Hasilnya, menurut Nurul, tidak satupun warga di sekitar area pembangunan, yang mengaku dirugikam atas bangunan tersebut.

“Tidak ada yang dirugikan karena bangunan ini. Kami telah mengeceknya tadi (kemarin, Red, ” terangnya.

Pendapat senada juga dikemukakan Hadi Prayitno, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, pihak pemilik bangunan memang telah mengurus IMB-nya. Sehingga, bangunan tersebut sejatinya tidak bermasalah. “Sudah. Itu sudah turun IMBnya. Jadi tidak bermasalah, ” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga mendatangi kantor MUI dan wadul soal bangunan yang disebutnya untuk kremasi mayat warga nonmuslim. Mereka protes lantaran bangunan itu berada kalangan masyarakat muslim, bangunan itu, juga berada diatas sebuah makam. Ditambah lagi, proses permintaan tanda tangan masyarakat sekitar sebanyak 10 orang, dituding dilakukan dengan kebohongan. Yaitu, pihak pemerintah desa meminta persetujuan dengan cara membohongi masyarakat bahwa bangunan itu untuk toko modern.

Warga yang berjumlah sepuluh orang yang dimintai tandatangan itu dijanjikan imbalan uang sebesar seratus ribu. Namun, hingga bangunan itu hampir rampung warga tidak menerima imbalan tersebut. (sid/fun)