Masa Jabatan Mau Habis, Dewan Kota Pasuruan Ramai-ramai Studi Banding ke Daerah Ini

PANGGUNGREJO – Menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019, DPRD Kota Pasuruan melakukan studi banding. Studi banding yang diikuti 30 wakil rakyat di tiga komisi tersebut, dilakukan di daerah yang berbeda. Tujuan studi banding itu berkaitan dengan catatan wajar dengan pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemkot.

Untuk studi banding ini, Pemkot mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Konon, kabarnya satu anggota dewan dibiayai uang negara yang mencapai belasan juta rupiah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto mengungkapkan 30 anggota dewan bakal melakukan studi banding ke tiga lokasi berbeda. Untuk komisi I bakal melakukan studi banding ke Banda Aceh dan Sabah, Provinsi Aceh.

Sementara Komisi II melakukan studi banding ke Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat dan Komisi III melakukan studi banding ke Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Studi banding dilaksanakan selama empat hari mulai Rabu (19/6) sampai Sabtu (22/6).

Murahanto menepis jika biaya akomodasi anggota dewan untuk studi banding ini sebesar Rp 15 juta untuk setiap anggota dewan. Menurutnya, anggaran studi banding setiap anggota berbeda sesuai lokasi yang dituju. Anggaran studi banding ini berkisar antara Rp 6 juta sampai Rp 15 juta.

Ini termasuk akomodasi, uang saku dan biaya menginap selama tiga hari. Ia lantas mencontohkan untuk ke Aceh, diperkirakan biaya perjalananannya sekitar Rp 7,5 juta karena memakai pesawat, sementara untuk tujuan Jawa Tengah menggunakan kereta api yang hanya menghabiskan Rp 700 ribu pulang pergi (PP).

“Kalau Rp 15 juta setiap orang, saya kira tidak sampai. Tergantung lokasi yang dituju. Yang jelas, 30 anggota dewan ini hendak membahas masalah WDP di daerah yang dituju,”ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Muhammad Arif Ilham menyebut, Aceh menjadi daerah tujuan karena implementasi dan penanganan terkait pendidikan dan kesehatan sudah lebih maju. Nah inilah yang hendak dicontoh oleh Kota Pasuruan.

“Seluruh anggota Komisi I yang berangkat dengan didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti BKD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,”sebut politisi Golkar ini.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan membenarkan jika 30 anggota dewan melakukan studi banding untuk membahas WDP. Menurutnya, setiap komisi akan membahas sesuai bidang yang diampunya di daerah tujuan.

“Dari studi banding ini, kami ingin melihat tata kelola di sana dibandingkan di Kota Pasuruan. Jadi, Kota Pasuruan bisa menerapkan agar bisa meraih wajar tanpa pengecualian (WTP),”terang Ismail. (riz/fun)