Begini Progres Realisasi Pelayanan Keimigrasian di MPP Kab Probolinggo

DRINGU-Pemkab Probolinggo terus berupaya merealisasikan adanya pelayanan imigrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Syukur, sejauh ini sudah sinyal lampu hijau untuk bisa menempatkan pelayanan imigrasi di MPP.

Kabar itu diperoleh setelah tim Pemkab Probolinggo menemui Dirjen Imigrasi. Kabar baiknya, pelayanan imigrasi tidak hanya pengurusan paspor bagi calon jamaah haji atau umrah. Namun, direncanakan juga ada pelayanan imigrasi bagi warga yang hendak menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengatakan, rencana pelayanan imigrasi di MPP, terus dilakukan. Bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno, dirinya telah menemui Dirjen Imigrasi. Itu, untuk membicarakan dan memastikan pelayanan imigrasi di MPP. “Dirjen sependapat dengan proposal Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Tutug, disebutkan juga soal pelayanan keimigrasian ada dua. Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Dirjen imigrasi menyarankan untuk menarik UKK ke MPP. Jika ULP hanya layani paspor, sedangkan UKK lebih lengkap. “Saran Pak Dirjen langsung UKK. Jadi, bisa pengawasan tenaga kerja asing, pemberangkatan TKI, dan urusan lainnya terkait keimigrasian,” jelasnya.

Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengatakan, sejauh ini MPP sudah bisa melayani 269 jenis perizinan. Sebanyak 202 jenis pelayanan OPD internal Pemkab Probolinggo dan 67 jenis pelayanan instansi vertikal di luar Pemkab. “Kami terus berusaha menyiapkan dan merealisasikan pelayanan keimigrasian di MPP,” ujarnya. (mas/rud)