Pembebasan Tanah Kas Desa untuk Tol Gempas Tunggu Petunjuk Pemprov

LENGANG: Ruas tol Gempol-Pasuruan di kawasan Grati yang nampak sepi. Meski sudah operasional, tol Gempas masih menyisakan persoalan lantaran ada puluhan bidang yang belum dibebaskan. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN-Proses pembebasan bidang terdampak Tol Gempol Pasuruan (Gempas) terus dilakukan. Sejauh ini, belasan bidang masih belum dibebaskan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) masih menunggu jawaban dari provinsi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPERA RI, Yulianto Puguh Setyawan mengungkapkan ada 21 bidang terdampak tol Gempas yang belum dibebaskan. Mayoritas bidang yang belum bebas ini berupa tanah kas desa (TKD) sebanyak 17 bidang.

Saat ini, proses pembebasannya sendiri masih belum bisa dilakukan. Sebab, Kementerian PUPERA masih menunggu jawaban dari Pemprov terkait mekanisme ganti rugi lahan TKD itu. Tujuannya, agar bidang TKD ini bisa diganti rugi secara tunai.

Upaya ini bukannya tanpa alasan. Mayoritas TKD yang terimbas hanya sebagian. Sementara, nilai ganti rugi yang dibayarkan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan lahan pengganti dengan luasan yang serupa. Karena itu, Bupati Irsyad Yusuf meminta agar ganti rugi diberikan secara tunai.

“Pembebasannya masih terkendala jawaban dari Pemprov. Kami sendiri sudah mengajukan rekomendasi sejak April lalu, namun sampai saat ini belum ada jawaban,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puguh-sapaan akrabnya menjelaskan Tol Gempas dibagi dalam tiga seksi dan melintasi 12 kecamatan. Secara keseluruhan, total bidang terdampak sebanyak 5.346 bidang dan 5.325 bidang diantaranya sudah dibebaskan.

Ia menyebut ratusan bidang ini tersebar mulai dari seksi I sampai seksi III. Paling banyak lahan yang belum bebas ini terletak di seksi III yang melewati Kecamatan Grati. Dari total bidang sebanyak 681 bidang di kecamatan ini, 21 bidang belum bebas.

“Empat bidang diantaranya ini milik warga dan saat ini masih dalam proses konsinyasi di PN Bangil. Pasalnya, belum ada kesepakatan soal nilai ganti rugi dengan pemilik lahan,” terang Puguh. (riz/fun)