Ini Masukan Dewan soal Dana Cadangan untuk JLU Kota Pasuruan

SUDAH DITANDAI: Jalan di Blandongan yang sudah diberi tanda untuk penggunaan lahan jalur lingkar utara. Sejauh ini pemkot masih memiliki dana cadangan JLU yang besarnya puluhan miliar. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

PANGGUNGREJO-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Pasuruan untuk APBD 2018 mulai dibahas. Selasa (18/6), diagendakan paripurna pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban APBD Kota Pasuruan di gedung DPRD setempat.

Wakil Wali Kota (Wawali) Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengungkapkan, pendapatan daerah terealisasi Rp 903.243.732.279 dari yang direncanakan Rp 860.332.267.210. Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 153.027.195.761 dana perimbangan Rp 649.988.532.331 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 100.228.004.186.

Sementara pada sisi belanja diketahui realisasi total belanja daerah Rp 809.437.611.037 dari yang direncanakan Rp 1.006.333.411.941. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung Rp 360.439.821.864 dan belanja langsung Rp 448.997.789.173.

Sehingga, realisasi pendapatan dan belanja daerah 2018 masih terdapat surplus anggaran Rp 93.806.121.241. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya sistem pengendalian internal (SPI) pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan selama ini.

“Atas neraca keungan ini, Pemkot Pasuruan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Artinya laporan keuangan daerah Kota Pasuruan pada 2018 telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah tertentu yang menjadi pengecualian dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” ungkap Teno-sapaan akrabnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Ismu Hardiyanto menjelaskan, dari laporan keuangan daerah itu yang patut dicermati adalah dana cadangan untuk pembebasan jalur lingkar utara (JLU) senilai Rp 60 miliar. Karena menjadi dana cadangan, anggaran ini hanya bisa digunakan untuk pembiayaan JLU.

Menurutnya, pembiayaan JLU ini menjadi lebih bijak jika dimasukkan ke dalam belanja langsung. Sehingga, jika ada kebutuhan yang masuk skala prioritas, bisa digunakan dari penganggaran ini, tanpa mengurangi alokasi JLU itu sendiri.

“Saat ini, pembebasan JLU masih menunggu penetapan tentang lokasi perubahan JLU dari provinsi. Kalau selama ini, jika ada kebutuhan mendadak yang masuk prioritas, tidak bisa diambilkan dari pengganggaran. Ini karena bentuknya berupa dana cadangan,” terang Politisi PKS ini. (riz/fun)