Rencana Panja LHP BPK Kota Pasuruan Konsultasi dengan BPK Ditunda

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan sejatinya mengagendakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (17/6). Namun, hal itu urung terlaksana. Panja pun akhirnya hanya menggelar koordinasi internal dengan anggota.

“Tadinya kami memang mau ke BPK hari ini (17/6). Hal itu untuk mengonfirmasi rencana aksi yang dilakukan Pemkot Pasuruan. Akan tetapi, tidak bisa hari ini. BPK meminta Senin depan,” kata Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto.

Lantaran itu, Panja kemudian mengumpulkan 15 anggotanya untuk menggelar koordinasi internal. Menurut Ismu, waktu yang ada selama sepekan ke depan akan digunakan untuk mematangkan bahan yang akan dikonfirmasikan ke BPK. “Sekarang kami siapkan lagi bahan-bahan yang disusun sebelum dikonfirmasikan ke BPK,” katanya.

Sementara, masa kerja Panja selama 14 hari akan berakhir pada 20 Juni esok. Dengan begitu, masa kerja Panja perlu diperpanjang. Ismu menyebut, pihaknya akan bekerja lebih cepat setelah agenda bertemu dengan BPK nanti.

“Senin depan kami temui BPK. Setelah itu, akan langsung disusun rekomendasinya. Satu sampai dua hari setelah agenda dengan BPK itu,” ujar Politisi PKS itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam hearing yang menghadirkan Tim Anggaran Pemkot Pasuruan, Jumat (14/6), Panja menyoroti sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK. Salah satunya, empat gedung yang telah selesai dikerjakan pembangunannya untuk segera dicatat sebagai aset tetap.

Keempat proyek itu yaitu pembangunan gedung Kesenian; gedung kantor Kecamatan Panggungrejo; gedung kantor Kecamatan Bugul Kidul; dan gedung Farmasi. Seluruhnya merupakan proyek pada tahun anggaran 2017.

Menurut Ismu, dalam LHP BPK itu juga disampaikan agar Tim Anggaran merekomendasi Dinas PUPR menunaikan kewajiban jangka pendek dari empat proyek itu. Yakni, membayar utang pada pihak ketiga sebesar Rp 8,5 miliar untuk proyek pembangunan fisik dan Rp 97 juta untuk proyek pengawasan. (tom/mie)