KPU Pasuruan Pastikan Tak Ada Keberatan selama Tahapan Penghitungan

TAK ADA KEBERATAN: Tahapan penghitungan suara di Pasuruan, beberapa waktu lalu. Tim Hukum Prabowo menuding, sejumlah daerah di Jatim termasuk Kota dan Kabupaten Pasuruan ada penggelembungan suara. Meskipun, tak ada keberatan selama tahapan penghitungannya. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Tudingan tim hukum Prabowo-Sandi tentang adanya penggelembungan suara dalam Pilpres 2019 di Kota/Kabupaten Pasuruan dibantah oleh KPU setempat.

Di Kota Pasuruan misalnya, tidak ada keberatan dari saksi Prabowo-Sandi selama tahapan rekapitulasi suara.

Bahkan, KPU Kota Pasuruan juga tak menerima form keberatan dari saksi Prabowo-Sandi. Hal ini seperti ditegaskan Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari.

“Kalau soal tuduhan penggelembungan, kami mengacu pada hasil rekap saja. Menurut kami, tidak ada penggelembungan. Karena waktu rekap, tidak ada keberatan dari saksi 02. Dan, tidak ada form keberatan saksi yang diajukan,” tuturnya

Dengan begitu, KPU menganggap tahapan pelaksanaan pilpres di Kota Pasuruan berjalan sewajarnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada. “Artinya, jika tidak ada yang dipertanyakan, ya kami menganggapnya sudah klir dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Pihaknya sendiri, lanjut Royce, belum mendapat instruksi dari KPU Jawa Timur terkait tuduhan tim hukum paslon 02 di MK itu. Karena itu, pihaknya menunggu instruksi yang disampaikan dari tingkat atas.

Namun jika diperlukan, menurutnya, KPU Kota Pasuruan siap beradu data. “Sampai saat ini (Minggu), kami masih diminta menyiapkan alat bukti berupa form DA1, DAA1, dan DB. Form rekap di tingkat kecamatan dan kota,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, siap dengan alat bukti tambahan. “Jika diperlukan alat bukti tambahan, mungkin akan kami buka kotak form C. Hasil rekap di tingkat TPS,” tandasnya.

Bantahan serupa disampaikan KPU Kabupaten Pasuruan. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menegaskan, tahapan-tahapan yang dilaksanakan pihaknya selama Pilpres 2019 sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurutnya, lembaganya bekerja sesuai mekanisme dan transparansi. Buktinya, tidak ada keberatan dengan hasil rekapitulasi suara Pilpres. Baik itu di tingkat kecamatan, hingga Kabupaten Pasuruan.

“Tidak ada keberatan dengan hasil rekapitulasi suara. Bahkan, masing-masing pihak mau tanda tangan untuk form DB1,” kata Faizin.

Pihaknya justru mempertanyakan di mana penggelembungan suara terjadi. Sebab, hasil rekapitulasi yang dilakukan dari tingkat bawah, tidak ada keberatan. Mulai DA1 atau formulir hasil rekapitulasi suara per kecamatan sampai DB1 yakni tingkat Kabupaten Pasuruan.

“Semua mau bertanda tangan serfitikat hasil rekapitulasi suara tersebut. Kalau ada penggelembungan, bisa ditunjukkan di mana?” tandasnya.

Karena itu, Faizin mengaku siap jika pihaknya harus hadir di persidangan MK. Menurutnya, berkas-berkas alat bukti mulai dari hasil rekap tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten Pasuruan, sudah diserahkan ke KPU RI.

“Alat bukti, kami sudah ada. Tinggal kalau KPU RI minta kami hadir di persidangan, kami siap-siap saja,” imbuhnya. (tom/one/hn)