Karena Nunggak Pembayaran 4 Proyek Ini, Pemkot Pasuruan Hanya Raih WDP

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan kini fokus mengurai temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan TA 2018. Yang jadi sorotan yaitu ditemukannya empat proyek di Kota Pasuruan yang belum tuntas pembayarannya.

Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto menyampaikan, temuan ini diyakini menjadi salah satu penyebab menurunnya status predikat LHP BPK atas LKDP Kota Pasuruan TA 2018. Pada tahun 2017, Pemkot Pasuruan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, di 2018 hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Empat proyek yang dimaksud semuanya adalah proyek fisik pembangunan gedung pada tahun 2017. Yaitu, pembangunan gedung Kesenian, gedung kantor Kecamatan Panggungrejo, gedung kantor Kecamatan Bugul Kidul, dan gedung Farmasi.

Ismu menyebut, LHP BPK meminta agar Tim Anggaran merekomendasi Dinas PUPR untuk menunaikan kewajiban jangka pendek atau utang atas empat proyek itu.

Ada dua jenis utang yang harus dibayar. Yaitu, utang pada pihak ke tiga untuk proyek pembangunan fisik. Serta utang untuk proyek pengawasan.

Besarnya untuk empat proyek dimaksud adalah Rp 8,5 miliar untuk utang proyek pembangunan fisik dan Rp 97 juta untuk utang proyek pengawasan.

Dalam rapat dengar pendapat atau hearing antara Panja LHP BPK dengan Pemkot Pasuruan, Panja menurut Ismu, juga menanyakan sistem pengendalian internal.

Pertanyaan itu, mengacu pada empat gedung yang telah selesai dikerjakan tersebut. Namun, belum dicatat sebagai aset tetap. Panja pun minta agar empat gedung itu segera dicatat sebagai aset tetap.

Permintaan itu mengacu pada temuan dalam LHP BPK. LHP BPK mencatat, empat gedung itu rampung dibangun sebagai aset tetap. Namun, belum dicatat sebagai aset tetap.

“Prioritas pembahasannya yaitu pengakuan konstruksi dalam pengerjaan atas empat pekerjaan yang telah selesai pada Dinas PUPR tidak tepat,” jelas Ismu.

 

Lewati Tahun Anggaran

Berdasarkan hearing pertama pada Jumat (14/06), menurut Ismu, Pemkot menyampaikan alasan mengapa empat proyek di Kota Pasuruan itu belum tuntas pembayarannya. Pembayaran itu sendiri merupakan pembayaran terakhir.

Alasannya, ada sejumlah kekhawatiran dari pemkot. Sebab, penyelesaian akhir pembangunan proyek itu telah melewati tahun anggaran 2017. Pembangunan itu sendiri diberikan tenggat waktu penyelesaian 50 hari pada awal tahun anggaran 2018.

“Pemkot posisinya masih sangat berhati-hati atas implikasi hukum yang mungkin timbul, apabila dilakukan penganggaran dan pembayaran atas empat pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Kota Pasuruan Bahrul Ulum tidak mau berkomentar banyak mengenai hasil rapat dengar pendapat pertama dengan Panja itu. “Itu urusan Panja,” ungkapnya singkat.

Saat dihubungi Radar Bromo, Minggu (16/6), pria yang juga Sekda Pemkot Pasuruan itu begitu irit bicara. “Biar Panja nanti yang menyampaikan. Kemarin Jumat kami sudah menyampaikan ke Panja,” jawabnya ketika ditanya tentang tindak lanjut dari LHP BPK atas LKPD TA 2018 itu. (tom/hn)