Warga yang Mengira Lahannya Diserobot Pemkot Bakal Layangkan Gugatan Pekan Depan

DISOAL: Kantor Kelurahan Karangketug dan SDN 1 Karangketug yang lahannya disoal oleh warga Bugulkidul selaku pemilik. Lantaran belum ada tanggapan, seseorang yang mengaku sebagai pemilik, ingin melayangkan gugatan hukum. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Persoalan sengketa lahan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo yang diklaim milik warga Kelurahan/ Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dengan Pemkot Pasuruan terus berlanjut. Setelah melayangkan somasi dan merasa tak diindahkan, Sri Mangastuti berencana menempuh jalur hukum.

Sri Mangastuti melalui kuasa hukumnya, Indra Bayu saat dikonfirmasi, Sabtu (15/6) mengaku, sejauh ini belum ada tanggapan dari Pemkot setempat usai dirinya melayangkan somasi pada 14 Mei lalu. Karenanya, sesuai yang tertuang dalam somasi itu, pihaknya pun bakal melayangkan gugatan ke pengadilan.

“Karena sampai saat ini belum ada titik temu, kepastian hukumnya belum jelas. Karena itu kami akan menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke PN Pasuruan,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Indra, pihaknya masih menyiapkan dokumen gugatan tersebut. Disamping itu, juga ada beberapa poin yang masih perlu direvisi. Rencananya, gugatan akan dilayangkan pekan depan. “Paling tidak Senin besok sudah masuk gugatannya ke pengadilan,” bebernya.

Dia menyampaikan, dalam gugatannya itu akan dilampirkan sejumlah poin. Di antaranya, menegaskan apabila lahan yang kini dijadikan lokasi kantor kelurahan dan sekolah itu benar-benar milik kliennya. Sehingga, pihaknya meminta agar lahan itu segera dikosongkan.

“Secara hukum, lahan itu milik klien kami. Apabila Pemkot memang ada niatan untuk membeli lahannya, ya agar segera disiapkan proses peralihan hak sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997,” terangnya.

Pihaknya juga tetap berharap agar Pemkot merealisasikan rencananya untuk membeli lahan tersebut. Mengingat lahan itu kini sudah dijadikan bangunan. Oleh sebab itu, pihaknya juga menyayangkan jika sampai terjadi eksekusi.

“Yang terpenting bagi kami, hak-hak yang mesti diterima klien kami terpenuhi. Jika memang lahan itu tidak dibeli ya sebaiknya dikosongkan, jika dibeli juga segera diproses peralihan haknya,” tandasnya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan, Muhammad Amin mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai hal itu. Pemkot saat ini masih mengkaji persoalan itu dari berbagai aspek. “Kami masih mempelajarinya,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sri Mangastuti, warga Jalan Patimura, Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, melayangkan surat peringatan atau somasi kepada Pemkot Pasuruan. Sebabnya, Sri menilai Pemkot Pasuruan telah menyerobot lahan miliknya.

Lahan itu sekarang berdiri kantor Kelurahan Karangketug dan gedung SDN 1 Karangketug. Namun Sri Mangastuti mengaku memiliki bukti lengkap dengan surat sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 1961. Nah, persoalan lahan inilah yang dinilai Sri Mangastuti, tak kunjung diselesaikan oleh pemkot dengannya. (tom/fun)