Tiga Daerah Siap Cairkan Gaji 13 untuk PNS, Pemkot Pasuruan Tunggu Kementerian

PROBOLINGGO – Tiga pemerintah daerah di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo memastikan, akan mencairkan gaji ke 13 untuk PNS. Yang paling cepat yaitu Pemkab Probolinggo. Pemkab akan mencairkan gaji ke 13 pada 24 Juni. Sementara Pemkot Probolinggo dan Pemkab Pasuruan akan mencairkan di awal Juli.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono menjelaskan, saat ini Pemkab sudah menyiapkan pencairan gaji ke 13 bagi para PNS. Anggarannya, sekitar Rp 36 miliar untuk 7.639 PNS. Rencananya, gaji ke 13 itu akan dicairkan akhir Juni, tepatnya 24 Juni.

”Sudah kami siapkan pencairan gaji ke 13 bagi para PNS. Rencananya, pencairan gaji ke 13 akan kami lakukan pada Senin tanggal 24 Juni,” katanya.

Dilanjutkan Santiyono, pencairan gaji ke 13 itu, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk THR dan gaji ke 13 bagi PNS. Aturan perbup itu mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 36/2019.

”Alokasi anggaran untuk gaji ke 13, hampir sama dengan gaji yang diterima tiap bulannya. Dengan nilai total anggaran berkisar Rp 36 miliar,” tuturnya.

Namun, gaji tambahan yang biasa dicairkan mendekati tahun ajaran baru itu, hanya diberikan pada PNS. Sedangkan, pegawai honorer di lingkup Pemkab Probolinggo tidak mendapat alokasi gaji ini.

Santiyono menjelaskan, pencairan gaji ke 13 itu hanya untuk PNS. Pihaknya tidak mengalokasikan anggaran gaji ke 13 untuk pegawai honorer atau non-PNS.

Alasannya, belum ada payung hukum bagi Pemkab Probolinggo untuk mengalokasikan gaji ke 13 bagi pegawai honorer. ”Pegawai non-PNS, tidak dapat gaji ke 13. Karena, tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberian gaji ke 13 pada pegawai non-PNS,” terangnya.

Meski demikian, dikatakan Santiyono, Pemkab tetap memperhatikan kesejahteraan para pegawai non-PNS. Terbukti, sejak awal tahun ini, Pemkab menaikkan gaji pegawai honorer.

”Kami memang tidak memberikan gaji ke 13 untuk pegawai honorer. Tapi, gaji mereka sudah kami naikkan, sesuai kebijakan dan aturan yang ada,” terangnya.

Sementara itu, Pemkot Probolinggo akan mencairkan gaji ke 13 pada awal Juli. Pencairan gaji ke 13 dilakukan setelah pembayaran gaji bulan Juli.

“Untuk pencairan gaji ke 13 akan dibayarkan insyaallah di awal Juli. Tepatnya setelah pembayaran gaji bulan Juli,” ujar Hendro, kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo.

Sayangnya, Hendro enggan menyebutkan besarnya alokasi anggaran untuk gaji ke 13. Dia hanya menekankan, gaji ke 13 diberikan pada PNS saja. Jumlahnya, 3.000 orang. Sementara pegawai honorer tidak dapat alokasi gaji ini. “Hanya PNS yang mendapatkan gaji ke 13,” terangnya.

Menurutnya, pemberian gaji ke 13 sudah sesuai aturan. Tepatnya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan ke Tiga atas PMK nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan ke 13 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Besaran gaji ke 13 adalah sama dengan gaji pada bulan Juni 2019.

Sama dengan Pemkot Probolinggo, rencananya Pemkab Pasuruan juga mencairkan gaji ke 13 pada awal Juli. Gaji ke 13 ini diperuntukkan PNS. Tujuannya, untuk dana pendidikan lantaran menjelang Tahun Ajaran Baru 2019/2020.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Luly Noermadiono, kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengatakan, gaji ke 13 ini sesuai dengan PP dan PMK tentang teknis pencairan gaji ke 13 dan THR. Berbeda dengan THR yang sudah dicairkan sebelum Lebaran. Untuk gaji ke 13 dicairkan awal Juli. Besarnya sesuai dengan gaji yang didapat pada bulan Juni.

Luly mengatakan, Pemkab menganggarkan Rp 46,8 miliar untuk gaji ke 13. Besaran gaji ke 13 nanti diperuntukkan kepada 11.103 PNS. “Sekitar Rp 46,8 miliar. Namun, sedikit kurang karena terkurangi ada yang purnatugas saat bulan tersebut,” jelasnya.

 

Pemkot Tunggu Keputusan Menteri

Sementara itu, hanya Pemkot Pasuruan yang belum bisa memastikan pencairan gaji ke 13. Plt Kepala BPKA Kota Pasuruan Muhammad Amin menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan.

“Saat ini belum ada keputusan. Sehingga, kami juga belum bisa mencairkan karena pencairan gaji 13 tetap membutuhkan keputusan itu,” terangnya.

Hanya ditegaskan Muhammad Amin, umumnya gaji 13 memang dicairkan ketika awal bulan Juli. Pada tahun sebelumnya, pencairan gaji ke 13 dilakukan bulan Juli. Biasanya berbarengan dengan gaji reguler. (mas/put/eka/tom/fun)