DPRD Bentuk Panja LHP BPK untuk Pertanyakan Penyebab Raih WDP

PASURUAN – Predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diraih Pemkot Pasuruan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 mulai disikapi DPRD Kota Pasuruan. DPRD membentuk panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk LKPD TA 2018.

Ketua Panja LHP BPK Ismu Hardiyanto menyebut, pembentukan Panja dilakukan sebagai bentuk tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki badan legislatif. Pembentukan Panja dilakukan karena Kota Pasuruan mendapat predikat WDP dalam LHP BPK tahun 2018.

“Jadi, ada penurunan predikat atau status. Kalau tahun sebelumnya meraih predikat WTP, tahun 2018 menjadi WDP,” kata Ismu.

Menurut politisi PKS itu, Panja dibentuk untuk memastikan apakah pemkot telah menyusun rencana aksi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK. Rencana aksi tindak lanjut itu perlu dikawal. Sebab, ada batas waktu penyusunannya. Yaitu, selama 60 hari.

“Kita juga ingin mengetahui sebab utama turunnya status dari WTP menjadi WDP. Lalu, apa sudah ada rencana aksinya dan timeline pelaksanaannya. Harapan kami semua, penyusunan rencana aksi itu bisa diselesaikan dalam waktu yang disediakan,” bebernya.

Jumat (14/6), Panja telah menggelar rapat dengar pendapat atau hearing perdana. Hearing mengundang elemen pemerintah. Yakni, tim anggaran dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Selama hearing, Panja meminta Pemkot Pasuruan menjelaskan temuan BPK. Terutama berkaitan dengan pencatatan sejumlah gedung yang rampung dibangun sebagai aset tetap. Karena ada beberapa gedung baru yang belum tercatat sebagai aset daerah.

Rencananya, Panja akan kembali mengagendakan rapat dengar pendapat, Senin (17/6). Selanjutnya, Panja juga akan berkonsultasi dengan BPK untuk mendalami poin-poin yang menjadi temuan BPK tersebut.

Panja juga akan berkonsultasi pada BPK dan Bagian Hukum Pemprov Jatim terkait hal tersebut. “Hearing kemarin masih mengurai permasalahan tersebut, serta mencari landasan hukum yang tepat jika ingin melakukan penyelesaiannya,” jelas Ismu.

Sementara itu, wartawan Jawa Pos Radar Bromo mencoba mengonfirmasi Ketua Tim Anggaran Pemkot Pasuruan Bahrul Ulum. Wartawan media ini menghubungi dengan cara menelepon, juga mengirim chat melalui aplikasi WhatsApp. Namun, keduanya tidak dibalas. Telepon media ini tidak diangkat. Sementara konfirmasi lewat aplikasi WhatsApp juga tidak dibalas. (tom/fun)