Disebut Tim Hukum Prabowo Ada Penggelembungan, Ini Kata KPU Probolinggo  

MAYANGAN-Kota Probolinggo sempat disebut tim kuasa hukum Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno, dalam sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Termasuk di Kota Probolinggo, dipaparkan terjadi penggelembungan suara.

“Untuk Provinsi Jawa Timur Penggelembungan Terbesar terjadi Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk dan Probolinggo,” ungkap Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/6/2019) seperti dilansir Beritasatu.com.

Terkait pernyataan itu, Jawa Pos Radar Bromo pun mengkonfirmasi ke KPU Kota Probolinggo, Minggu (16/6). KPU setempat pun memastikan, sampai Minggu malam, pihaknya belum menerima instruksi dari KPU RI terkait tudingan kubu Prabowo tersebut.

Meski begitu, KPU Kota Probolinggo memastikan siap memenuhi panggilan dalam proses sidang MK, jika keterangannya dibutuhkan. “Sampai saat ini (Minggu malam), kami belum menerima instruksi dari KPU RI terkait (tudingan) dugaan penggelembungan suara pilpres itu,” ujar Ahmad Hudri, Ketua KPU Kota Probolinggo.

“Tapi, kami siap untuk memenuhi menjalankan perintah KPU RI jika ada panggilan terkait hal itu,” tambah mantan aktivis HMI itu.

Hudri mengungkapkan , biasanya tiap ada persoalan tertentu di daerah, KPU RI akan memanggil kpu daerah itu. Namun sampai Minggu petang, belum ada instruksi dari KPU RI.

“Sejauh ini, kami baru diminta untuk menyusun dan mengumpulkan alat bukti sebagai persiapan saja. Dan itu dilakukan oleh KPU seluruh indonesia,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai dugaan penggelembungan suara, Ketua KPU 2 periode menampik hal tersebut. “Ada proses penghitungan berjenjang. Jika ada persoalan saat rekapitulasi, bisa dihitung ulang saat itu juga,” jelasnya.

Sabtu lalu (8/4) dengan didampingi dari Polres Probolinggo Kota, KPU Kota Probolinggo juga telah melakukan pembukaan Kotak suara pilpres. Pembukaan Kotak suara pilpres itu untuk mengambil dokumen yang dikirimkan ke KPU RI sebagai bukti untuk menghadapi gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Dokumen kemudian digandakan. Setelah digandakan, baru dikirimkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

Dokumen yang digandakan tersebut antara lain dokumen rekapitulasi DPTHP 3, dokumen rekapitulasi pilpres tingkat PPS, dokumen rekapitulasi pilpres tingkat PPK, dokumen rekapitulasi tingkat Kota, daftar peserta yang hadir dalam rekapitulasi, serta dokumen jika ada usulan, keberatan dari pihak saksi. (put/mie)