PKB Kab Probolinggo Jadi Partai Oposisi, Bersihkan Kader Pembangkang

KRAKSAAN – Menjelang penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo terpilih periode 2019-2024, DPC PKB setempat mengambil sikap. Partai yang dipastikan mendapat tujuh kursi ini mantap menjadi oposisi bagi pemerintah.

Sikap ini disampaikan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo Hanafi. Menurutnya, DPC PKB di bawah kepemimpinan Abdul Malik Haromain akan menjadi opisisi bagi pemerintah. Dengan berdiri di pihak oposisi, menurut Hanafi, PKB akan bisa menjadi penyeimbang bagi jalannya pemerintahan.

“Kami akan bersikap sebagai oposisi di bawah kepemimpinan Mas Malik (Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Abdul Malik Haromain, Red.),” ujarnya.

Sikap ini, menurutnya, memang dipertegas pada calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo terpilih periode 2019-2024. Sebab, pada periode sebelumnya, banyak anggota Fraksi PKB yang membangkang.

“Artinya, banyak anggota fraksi yang bersikap tidak tegak lurus terhadap perintah partai. Partai memerintahkan oposisi, namun banyak anggota fraksi yang membangkang. Karena itu, meskipun beroposisi, PKB terlihat tumpul,” ungkapnya.

Untuk menegakkan sikap oposisi itu, PKB ke depan akan melakukan evaluasi dan pembersihan kader di fraksi. Kader yang tidak patuh terhadap petunjuk partai, akan dibersihkan. Tujuannya, tidak lain untuk menjadikan PKB sebagai oposisi pemerintah yang sesungguhnya.

“Anggota Fraksi PKB di DPRD periode yang lalu itu memang banyak yang tidak patuh dengan perintah partai. Karena itu, ke depan kami akan bersihkan kader yang tidak patuh terhadap perintah partai, ” ungkapnya.

Sikap oposisi PKB itu sendiri, bukan sikap para elit partai saja. Kader dan simpatisan  partai banyak yang ingin PKB benar-benar beroposisi pada pemerintah. Yaitu, sebagai penyeimbang pemerintahan secara utuh. Sehingga, jalannya pemerintahan di Kabupaten Probolinggo lebih dinamis.

Dukungan ini salah satunya disampaikan Mustofa, wakil ketua Lembaga Pemenangan Partai (LPP). Menurutnya, pada periode sebelumnya, sikap Fraksi PKB tidak tegak lurus terhadap perintah partai. Partai memerintahkan opisisi, namun fraksi bersikap sebaliknya. Sikap itu menurutnya, membuat aspirasi masyarakat yang diusung oleh partai tidak terlaksana.

“Karena itu, kami ingin ke depan Fraksi PKB harus benar-benar menjadi penyeimbang. Kami ingin Kabupaten Probolinggo ini lebih dinamis, ” ujar kader PKB dari ranting Patokan, PAC Kraksaan ini.

Kader pun menurutnya, meminta kepada pengurus partai untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Hasil evaluasi harus dijadikan pijakan bagi anggota DPRD periode ke depan untuk bersikap. Sehingga, Fraksi PKB nantinya benar-benar tegak lurus terhadap partai. Tidak ada pembangkangan.

“Harapan kami, yang di bawah seperti itu. Sehingga, PKB menjadi penyeimbang pemerintah. Dan semua kader partai di fraksi harus tegak lurus terhadap instruksi partai, ” jelasnya.

PKB sendiri, menurut Mustofa, relatif mendapat hasil yang baik dalam Pileg 2019. Sebab, PKB dipastikan mendapat tujuh kursi untuk DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024.  Mustofa sendiri, nyaleg lewat Dapil 2 (Kraksaan, Besuk, Gading) pada Pileg 2019. Dia memang tidak jadi, namun menyumbang suara cukup banyak, 786 suara.

Menurut Mustofa, mendapat tujuh kursi dengan posisi sebagai partai oposisi, sudah baik. Artinya, PKB bisa unggul dari partai lain yang dapat kursi lebih kecil.

“Kami di bawah Ketua DPC Mas Malik sudah bersyukur mendapatkan tujuh kursi. Dari pada sebelumnya mendapatkan delapan kursi dengan posisi sebagai partai penguasa,” jelasnya.

Dengan kondisi itu, kader berharap kepercayaan pemilih dijunjung tinggi. Sebab, meskipun dipimpin orang baru dan menjadi partai oposisi, namun masih dipercaya masyarakat.

“Karena itu, permintaan kami memang seyogianya PKB harus menjadi penyeimbang. Tentunya, jika kebijakan pemerintah itu bagus, tetap harus didorong. Kalau melenceng ya harus diluruskan,” tegasnya.  (sid/hn)