Dua Incumbent Jadi Ketua KPU di Pasuruan-Probolinggo

PASURUAN – Dua mantan ketua KPU periode 2014-2019 di Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo, kembali memimpin lembaga penyelenggara pemilu itu. Selama periode 2019-2024, KPU Kabupaten Pasuruan kembali dipimpin Zainul Faizin dan KPU Kota Probolinggo dipimpin Achmad Hudri.

Posisi ketua ditentukan dalam rapat pleno internal yang digelar Kamis (13/6) malam. Rapat internal juga memutuskan posisi koordinator masing-masing divisi di tiap KPU.

Di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, ada tiga KPU yang komisionernya dilantik dalam waktu yang sama, Kamis (13/6) siang. Yaitu, KPU Kota dan Kabupaten Pasuruan dan KPU Kota Probolinggo. Jika KPU Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo dipimpin incumbent, tidak demikian dengan KPU Kota Pasuruan.

Untuk periode lima tahun ke depan, KPU Kota Pasuruan dipimpin Royce Diana Sari. Royce sendiri satu-satunya mantan komisioner KPU yang lolos seleksi KPU periode 2019-2024 di Kota Pasuruan. Namun, posisinya pada periode yang lalu bukan ketua.

“Dari hasil rapat pleno yang digelar Kamis (13/6) malam, memutuskan ibu Royce Diana Sari sebagai Ketua KPU Kota Pasuruan periode 2019-2024,” kata Sekretaris KPU Kota Pasuruan Putu Sedana.

Setelah itu, lima komisioner itu menentukan komposisi divisi sesuai yang dibutuhkan. Ada lima divisi yang dibutuhkan. Divisi Hukum dikendalikan Hasan Asyuro, Divisi Teknis dipegang Helmi, sedangkan Mukhamad Zahid memegang Divisi Data dan Informasi. Lalu, Nanang Abidin sebagai Divisi SDM dan Parmas. Dan, Royce Diana Sari sebagai Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.

Selain membagi komposisi divisi, mereka juga menentukan koordinator wilayah. Kelima komisioner yang ada, menjadi koordinator untuk empat kecamatan yang ada.

Nanang Abidin mengkoordinasi wilayah Purworejo, Hasan Asyuro mengkoordinasi wilayah Gadingrejo, dan Helmi mengkoordinasi wilayah Bugul Kidul. Dua komisioner lainnya, yakni Royce Diana Sari dan Zahid mengkoordinasi wilayah Panggungrejo.

 

KPU Kabupaten Pasuruan

Sementara di KPU Kabupaten Pasuruan, penangung jawab divisi juga sudah ditentukan. Ketua KPU Zainul Faizin membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga.

Sementara Divisi Teknis Penyelenggaraan, dipercayakan kepada Fatimatuz Zahro. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dijabat Suyatmin. Untuk Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dipegang oleh Abdul Kholiq, serta Divisi Hukum dan Pengawasan dipercayakan kepada Eriek Zainuri.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menyampaikan, penentuan ketua dan divisi dilakukan pascapelantikan. “Begitu selesai dilantik, kami menggelar rapat untuk menentukan siapa yang menjadi ketua dan divisi-divisi yang diemban,” kata Faizin.

Menurutnya, masing-masing komisioner memiliki tugas dan fungsi sesuai divisinya. Seperti halnya dirinya. Bertugas melakukan perencanaan, pengadaan barang-jasa, dan distribusi logistik. Juga bertanggung jawab atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Untuk Divisi Teknis Penyelenggaraan, memiliki kebijakan dalam penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Juga verifikasi partai politik, pencalonan peserta pemilu, dan beberapa kebijakan lain.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, tugas pokok dan fungsinya mencakup sosialisasi kepemiluan. Juga publikasi dan kehumasan serta beberapa hal lain yang berkaitan.

Sedangkan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, lebih pada penyusunan program dan anggaran, evaluasi, monitoring, pengolaan aplikasi, dan beberapa fungsi lain. Dan, untuk Divisi Hukum, kata Faizin, bertugas dalam pembuatan rancangan keputusan, telaah dan advokasi hukum, serta beberapa tugas lain.

“Jadi, masing-masing memiliki kebijakan sesuai dengan tupoksi-nya,” pungkasnya.

 

KPU Kota Probolinggo

Sementara itu, KPU Kota Probolinggo juga sudah menentukan penanggung jawab divisi. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri merangkap koordinator Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.

Lalu, Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, koordinatornya Radfan Faisal. Divisi Data dan Informasi dipercayakan pada Muhammad Drajad; Divisi Hukum dan Pengawasan diisi oleh  Ahmad Faruq Yunus Putra; dan Divisi Teknis koordinatornya Upik Raudlatul Hasanah.

Saat ini, menurut Hudri, komisioner KPU yang baru segera bertugas untuk menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 yang belum tuntas. “Ini, melanjutkan proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jika tidak ada laporan gugatan hasil pemilu untuk Kota probolinggo, penetapan caleg terpilih bisa dilakukan setelah 1 Juli 2019,” jelasnya.

Namun, jika MK menyebutkan ada laporan pengajuan PHPU dalam Pemilu 2019, maka Komisioner KPU yang baru akan mengikuti proses sidang di Jakarta. “Jika tidak ada, maka bisa dilakukan penetapan caleg terpilih,” jelasnya. (one/tom/put/hn)