Wawali Subri: Perlu Perkuat Database UMKM di Kota Probolinggo

KADEMANGAN – Program-program pengembangan UMKM di Kota Probolinggo, cukup banyak dilakukan. Namun, keberadaan sejumlah program ini harus diperkuat dengan database UMKM.

Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Probolinggo Moch. Soufis Subri dalam pertemuan dengan pelaku UMKM dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Probolinggo, Kamis (13/6). “Program-Program UMKM di Kota Probolinggo ini sudah baik. Namun, yang paling dibutuhkan adalah database UMKM,” ujarnya.

Program-program UMKM sudah baik, namun database belum akurat. Ini, bisa disebabkan pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya dan terlambat melakukan pendataan. “Selama ini data UMKM masih berbasis data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Data ini berasal dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Subri mengingatkan, data UMKM tidak hanya sebatas kuantitas atau jumlah. Namun, penting juga ada segmentasi pelaku UMKM. “Selama ini UMKM identik dengan usaha kuliner. Padahal, UMKM tidak hanya sebatas usaha kuliner. Jika database UMKM sudah akurat, maka program-program UMKM bisa berjalan dengan baik. Mulai pembinaan, pemasaran, permodalan, bisa dilakukan dengan lebih akurat,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Gatot Wahyudi memastikan, telah melakukan pendataan UMKM sejak di tingkat kelurahan. Pendapataan ini dilakukan sejak 2 tahun lalu. “Pendataan dengan melibatkan kepala Seksi Sosial untuk mendata UMKM,” ujarnya.

Menurutnya, para kepala Seksi Sosial dikumpulkan untuk mendata UMKM di setiap kelurahan. Pendataan ini dilakukan setiap tahun. Dari data DKUPP 2018, jumlah UMKM di Kota Probolinggo mencapai 5.893 unit. “Insyaallah data ini sudah mendekati valid. Data ini tidak bisa tetap 100 persen, pasti fluktuatif jumlah UMKM,” ujarnya. (put/rud)