Waduh, Caleg Terpilih di Kabupaten Probolinggo Belum Ada yang Serahkan Laporan Kekayaan

KRAKSAAN- Setiap Calon Legislatif yang terpilih pada pemilu 17 April lalu harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Pejabat Negara (LHKPN). Jika tidak menyerahkan, hingga waktu yang ditentukan, maka caleg tersebut tidak akan dilantik.

Hal itu, ditegaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim. Menurutnya, persyaratan untuk menyerahkan LHKPN tersebut adalah wajib. Setiap pejabat negara harus menyetorkan laporannya sebelum dilakukan pelantikan.

“Kalau tidak menyerahkan, kami pastikan tidak akan dilantik, ” tegasnya Kamis (13/6) saat dikonfirmasi.

Hingga saat ini, lanjutnya, tidak ada satupun caleg terpilih yang menyetorkan LHKPN. Pihaknya memberikan waktu maksimal pengumpulan LHKPN hingga H-1 sebelum pelantikan.

LENGANG: Kantor KPU Kabupaten Probolinggo yang nampak sepi kemarin. Sampai saat ini, KPU belum menerima caleg terpilih yang hendak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Pejabat Negara. (Foto: M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

“Paling lambat H-1 (sebelum pelantikan). Hingga saat ini kami menunggu para caleg untuk segera menyerahkan LHKPN-nya, ” terang pria yang akrab disapa Lukman itu.

Pria yang pernah menjadi komisioner Bawaslu itu juga mengatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan penetapan bagi para caleg. Penetapan sendiri diperkirakan akan dilakukan pada awal Juli mendatang. Itu, juga melihat apakah ada gugatan dari peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami nunggu apakah ada gugatan atau tidak. kalau tidak maka akan kami lakukan penetapan pada antara 1 sampai 4 juli mendatang, ” tandasnya. (sid/fun)