Dewan Batal Bentuk Perda Pengawasan Obat-obatan, Pemprov Nilai Cukup Dengan Perwali

PANGGUNGREJO-Rencana DPRD Kota Pasuruan membentuk peraturan daerah (Perda) pengawasan obat-obatan urung dilaksanakan. Dewan menyebut pembuatan perda ini tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh Pemprov.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan mengungkapkan Dewan sudah memasukkan usulan pembuatan Perda tersebut melalu program legislasi daerah (Prolegda). Dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya pada Pemprov beberapa waktu lalu.

Namun, ternyata usulan ini ditolak oleh Pemprov. Pemprov berdalih pengaturan tentang pengawasan obat-obatan bisa diatur melalui peraturan walikota (Perwali). Pasalnya, hal ini sudah ada dalam peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Pemprov menolak usulan kami. Makanya, pembuatan Perda ini pun langsung batal. Namun, kami bakal tetap mengupayakannya melalui Perwali,” ungkapnya.

Ketua DPC PKB Kota Pasuruan ini menjelaskan rencana ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya, ntuk mengatur peredaran obat-obatan yang sudah kadaluarsa, termasuk mekanisme pemusnahannya. Di sisi lain, pihaknya kerap menemukan obat kadaluarsa dijual bebas.

Menurutnya, dalam perwali nantinya, yang perlu diatur dan menjadi titik utama yang diatur adalah mekanisme pengaturannya termasuk pemusnahannya. Tujuannya, agar obat yang sudah kadaluarsa itu tidak bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Dalam sidak beberapa waktu lalu, kami menemukan ada obat kadaluarsa masih disimpan di apotek dan toko. Ini kan berbahaya bagaimana jika ada yang nekat menjualnya,” terang Ismail.

Dasar inilah yang dahulu membuat DPRD mengajukan perda pengawasan obat-obatan. Namun akhirnya ditola oleh Pemprov Jatim. (riz/fun)