Banyak Rangkap Jabatan, Dewan Soroti Kekurangan Kepala Sekolah

PAJARAKAN – Banyaknya lembaga sekolah yang diisi rangkap jabatan kepala sekolah, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Wakil rakyat menilai, posisi kepala sekolah sangat penting bagi lembaga. Sehingga, harus segera di isi untuk kepentingan keberlangsungan sekolah tersebut.

Dari informasi yang dihimpun media ini, sedikitnya ada 30 sekolah negeri yang tidak mempunyai Kepala Sekolah secara definitif. Kondisi itu dinilai berdampak negative, apalagi jika terlalu lama.

Sorotan itu salah satunya diungkapkan Musayyib Nahrawi, Wakil Ketua DPRD kabupaten setempat. Dia mengatakan, pemda harus mengisi kekosongan kepala sekolah itu. Sebab, imbas dari kekosangan tersebut, bukan hanya kualitas, tetapij uga berimbas kepada kwantitas.

“Kami menyarankan agar segera mengisi kekosongan itu. Jika belum mempunyai kepala sekolah definitif, maka akan berimbas pada kualitas dan kuantitas pendidikan di sekolah itu,” ujarnya sebelum menutup rapat penjelasan Bupati Probolinggo terhadap pandangan fraksi pada LPJ APBD 2018, Senin (11/6) di gedung DPRD.

Ia menjelaskan, dari catatan dewan ada sekitar 30 sekolah negeri, baik SD maupun SMP tidak mempunyai kepala sekolah secara definitif. “Jadi agar bisa berjalan dengan baik, maka harus segera dilakukan pengisian. Jika belum diisi juga maka sekolah tudak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya juga hal itu akan berimbas kepada indek pembangunan manusia di sekolah itu. Karenanya, ia meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengisi jabatan tersebut. Tentunya, tidak asal mengisi. Melainkan, harus diisi dengan orang atau pejabat yang tepat.

“Bagaimana supervisinya, bagaimana dengan jumlah muridnya, bagaimana kualitas pendidikan di sekolah itu. Pasti tidak akan maksimal. Karena nantinya akan berimbas pada kualitas indek pembangunan manusia (IPM) daerah ini. Maka harus segera diisi dengan pejabat tetap,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat, Dewi Korina mengatakan, pihaknya mengakui jika ada kekurangan kepala sekolah. Tetapi, sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya itu bukan kosong. “Bukan Kosong ya. Kalau kosong kan tidak ada pejabatnya. Tetapi, itu merangkap,” ujarnya.

Ia mengakui jika rangkap jabatan itu tidaklah efektif. Karena itu, ia pada bulan depan akan melakukan pembukaan pendaftaran untuk pengisian jabatan itu. Saat inipun, pendaftarnya sudah ada, tinggal nanti melakukan seleksi terhadaf pendaftar tersebut.

“Memang tidak efektif. Karena itu kami membuka pendaftaran sudah ada pendaftarnya tinggal seleksi saja,” jelasnya. (sid/fun)