Hari Pertama Masuk Kerja usai Libur Lebaran, 22 Anggota Dewan Tak Ngantor

MAYANGAN – Di hari pertama masuk kerja (10/6), suasana di kantor DPRD Kota Probolinggo lengang. Dari 29 anggota wakil rakyat yang berkantor di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, itu hanya tujuh orang yang masuk.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, hingga pukul 12.00, tujuh anggota dewan itu tidak bertambah. Yakni, ada Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghofur serta Wakil Ketua Muhklas Kurniawan dan Roy Amran. Kemudian, empat anggota, Saiful Rahman dari Fraksi PKS; Saiful dan Jamiatul Holifan dari Fraksi Golkar; dan Muhammad Yoni dari Fraksi Nasdem.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghofur mengatakan, 22 anggota lainnya belum ada konfirmasi terkait dengan ketidakhadirannya di kantor DPRD. “Saya tidak paham kenapa mereka tidak masuk, karena tidak ada pemberitahuan kepada kami sebelumnya. Lebih lagi, saat ini memang dewan tidak ada agenda. Sehingga, saya rasa kurang pas kalau pakai kata bolos,” ujarnya.

Agus mengatakan, tidak ada aturan khusus yang mengatur sanksi ketika ada anggota dewan tidak masuk kerja di hari biasa atau tidak sedang menggelar paripurna. “Namun, sikap kami sebagai pimpinan dewan memilih mengembalikan ke fraksi masing-masing. Soal sanksi menjadi ranah Badan Kehormatan (BK),” ujar politisi PDIP tersebut.

Namun, bila ada anggota dewan yang tidak hadir dalam sidang paripurna hingga tiga kali berturut-turut, dalam tata tertib dewan akan ada sanksi. Masalah ini baru bisa diproses sesuai mekanisme. “Misalnya dalam sidang paripurna anggota dewan tidak hadir tiga kali berturut-turut, maka kami bisa memberikan sanksi,” ujarnya.

Selama ini, anggota DPRD Kota Probolinggo ada 30 orang. Namun, sejak bulan kemarin tersisa 29 orang setelah salah satu anggota dari Fraksi PPP meninggal dunia. Dari 29 wakil rakyat ini, di hari pertama masuk kerja kemarin, hanya tujuh orang yang hardir.

Agus mengatakan, DPRD Kota Probolinggo dijadwalkan segera menggelar rapat LHPBPK 2018 di masing-masing komisi. Rapat ini merupakan langkah pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemkot Probolinggo. “Saat ini draf pembahasan masih berada di tingkat komisi,” ujarnya. (rpd/fun)