Butuh 22 Tahun untuk Entaskan RTLH di Kabupaten Probolinggo

KRAKSAAN – Pemkab Probolinggo memiliki pekerjaan berat terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Sebab, sejauh ini jumlah RTLH di Kabupaten Probolinggo masih tersisa sekitar 44 ribu unit. Sedangkan setiap tahun hanya bisa memperbaiki sekitar 2.000 RLTH.

Tahun ini melalui APBD 2019 dialokasikan anggaran untuk merehab 550 RTLH. Anggaran ini melekat di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Ditambah anggaran dari desa yang diharapkan bisa memperbaiki 1.500 RTLH.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, pada akhir 2018 di Kabupaten Probolinggo sekitar 87,24 persen rumah sudah dinyatakan layak huni. Sisanya sekitar 12,76 persen atau sekitar 44 ribu masuk RTLH. Inilah yang memjadi PR pemerintah. Jika setiap tahun bisa merehab sekitar 2.000 RTLH, untuk menuntaskan puluhan ribu unit RTLH itu diperkirakan butuh waktu 22 tahun.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Prijono mengatakan, sisa pekerjaan untuk merehab RTLH masih banyak. Meski dalam perjalanan sejak 2013, pihaknya telah merehab sekitar 10.100 RTLH. Kegiatan rehab RTLH itu dari berbagai sumber. Baik dari APBD murni kabupaten, provinsi, maupun APBN.

“Selama lima tahun terakhir kami sudah rehab 10.100 RTLH. Dengan perkiraan lima tahun ke depan dapat merehab 10.000 RTLH lagi,” ujarnya pada Jawa Pos Radar Bromo, beberapa waktu lalu.

Soal sejauh mana rehab RTLH tahun ini, Prijono menjelaskan, kegiatan rehab RTLH cukup banyak. Ada sekitar 550 unit dan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama sudah persiapan memasuki tahap lelang. “Sambil menunggu proses lelang, kami lakukan sosialisasi pada penerima rehab RTLH. Supaya saat bantuan RTLH tiba, para penerima paham dengan program RTLH,” ujarnya. (mas/rud)