PHK Buruh Masih Mendominasi Kasus Ketenagakerjaan di Disnaker

PANDAAN – Sebagai daerah kawasan industri, kasus ketenagakerjaan kerap terjadi di Kabupaten Pasuruan. Hingga akhir Mei 2019 lalu, tercatat sudah ada 19 laporan kasus ketenagakerjaan yang masuk ke meja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

Dari jumlah 19 laporan tersebut, 78 persen didominasi terkait kasus yang menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu diungkapkan Saiful Anwar, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan.

Data yang dihimpun Disnaker menyebutkan, perselisihan ketenagakerjaan terkait PHK, ada 15 kasus. Atau yang paling banyak. Disusul 3 kasus terkait hak karyawan yang belum dipenuhi. Seperti pembayaran gaji yang tak sesuai UMK. Serta, 1 kasus terkait kepentingan tenaga kerja. Misalnya mendesak perusahaan untuk segera diangkat pegawai kontrak.

Selain 19 kasus itu, juga masih ada sisa kasus tahun lalu yang juga belum terselesaikan. Jumlahnya pun lumayan banyak. Mencapai 18 kasus.

“Sampai minggu akhir bulan Mei dari kasus tahun lalu memang masih ada 18 kasus yang belum terselesaikan. Ini, lantaran kasus datang Desember atau akhir tahun sehingga belum selesai sampai pergantian tahun,” terang Saiful Anwar.

Dari 19 kasus dan 18 kasus yang tersisa dari tahun lalu, tercatat sampai akhir April sudah banyak yang terselesaikan. Tersisa 15 kasus. Nah, sepanjang Mei, tercatat 3 kasus juga sudah terselesaikan. Sehingga, sampai akhir Mei tersisa 12 kasus ketenagakerjaan belum terselesaikan.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan menjelaskan, pihaknya hanya memfasilitasi untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaan itu. Disnaker bisa memberikan anjuran yang prosesnya juga melibatkan mediator.

Dalam memediasi tiap kasus ketenagakerjaan, juga harus merujuk UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Serta, Permenakertrans No. Per. 31/MEN/XII/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Bipartid.

“Kami tidak ujuk-ujuk mengeluarkan sanksi. Sebaliknya mengedepankan mediasi dalam proses penyelesaiannya. Kalau tidak menerima atas anjuran mediator, salah satu pihak silakan mendaftarkan ke Peradilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya,” jelas Agus. (eka/zal/fun)