2018, Ada 89 Desa Tertinggal di Kabupaten Probolinggo

KRAKSAAN – Kabupaten Probolinggo memiliki 325 desa yang memiliki IDM (Indeks Desa Membangun) berbeda. Untuk mengetahui tolok ukur keberhasilan desa, Pemkab Probolinggo pun memutakhirkan data IDM pada 325 desa se-Kabupaten Probolinggo. Hasilnya, baru akan diketahui setelah Lebaran.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan, pada 2016 sudah dilakukan penilaian IDM untuk Kabupaten Probolinggo. Hasilnya, perkembangan desa di Kabupaten Probolinggo terdiri atas desa mandiri 0, desa maju 25, desa berkembang 208, desa tertinggal 91, dan desa sangat tertinggal 1.

“Ketika dilakukan pemutakhiran data IDM pada tahun 2018, ada perkembangan terdiri atas desa mandiri 0, desa maju 30 desa, desa berkembang 206 desa, desa tertinggal 89 desa, dan desa sangat tertinggal 0,” ungkapnya.

Syamsul menegaskan, pada tahun 2019 kembali dilakukan pemutakhiran data IDM di Kabupaten Probolinggo. Pemutakhiran data IDM ini dilakukan oleh desa didampingi pendamping lokal desa. ”Hasilnya baru akan diketahui setelah Lebaran mendatang,” ujarnya.

Pemutakhiran data IDM, dikatakan Samsul, dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Skor IDM ini yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan Dana Desa dan yang dibantu biasanya adalah desa tertinggal.

”Desa yang masuk dalam kategori tertinggal biasanya akan mendapatkan tambahan alokasi DD agar bisa membangun desanya,” tambahnya.

Syamsul berharap, pemutakhiran data IDM bisa ditindaklanjuti oleh desa-desa. Desa yang mendapatkan skor sangat baik diharapkan bisa mempertahankan dan ditingkatkan lagi.

“Terkait dengan hasil penilaian IDM ini, kami bertugas menginventarisasi kekurangan-kekurangan indikator dari IDM tersebut. Saat proses perencanaan desa, kami kawal pada indikator yang lemah agar menjadi prioritas pembangunan desa,” paparnya.

IDM sendiri, diterangkan Syamsul, merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari tiga indeks. Yaitu, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tiga hal itu dikembangkan lebih lanjut dalam banyak variabel serta beberapa indikator sebagai turunannya.

“Penilaian dari ketiga indikator ini kemudian dijumlah dan dibagi tiga. Hasilnya inilah yang kemudian disebut IMD. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Membangun Desa,” katanya. (mas/hn)