Pilkades Serentak di Kabupaten Probolinggo Diundur November

KRAKSAAN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo yang sedianya digelar Juli, kembali diundur. Pemkab merencanakan jadwal Pilkades bakal digelar November. Kali ini alasan mundurnya jadwal pelaksanaan Pilkades disebabkan aturan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syamsul Huda menyebut, butuh waktu 137 hari jika sesuai dengan Perbup Nomor 58/2018 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa

“Tahapannya sudah dimulai Mei kemarin. Jika dilakukan Juli, hitungannya tidak pas. Yang pas itu sampai November. Karena itu kemudian diundur,” terangnya.

Pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan internal. Terutama mengkaji tahapan apa saja yang harus dilakukan. Termasuk juga menghitung anggaran yang dibutuhkan karena semua biaya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 dibebankan kepada APBD.

“Kemarin rapat dan diputuskan November. Tetapi, untuk tanggalnya masih belum diketahui. Yang pasti November,” katanya.

Pilkades serentak ini diikuti 12 desa di 8 kecamatan. Di antaranya Desa Clarak, Kecamatan Leces; Desa Boto, Kecamatan Lumbang; Desa Bulu dan Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan; Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron; dan Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar.

Kemudian, Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan; Desa Matekan, Desa Krampilan, dan Desa Kecik, Kecamatan Besuk; serta Desa Jabung Sisir dan Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton.

“Pilkades serentak ini dilaksanakan bagi penjabat (Pj) kepala desa yang sudah habis masa periodenya. Pilkades ini tidak termasuk bagi desa yang kepala desanya meninggal dunia,” katanya.

“Harapan kami, pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Baik mulai dari tahapan-tahapan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pelantikan kepala desa terpilih,” harapnya.

Sebelumnya, Pilkades serentak ini akan digelar akhir 2018 lalu. Namun, diundur karena adanya pemilu. Rencananya, Pilkades akan digelar pada Juli. Namun, diundur kembali karena terbentur aturan. Kali ini, pihak pemkab memastikan akan menggelar sebulan sebelum akhir tahun. (sid/rf)