Begini Upaya Pemkab Probolinggo untuk Dongkrak PAD dari Reklame

KRAKSAAN – Pemkab Probolinggo terus berupaya menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, dari sektor pajak reklame. Selama ini, sumbangan PAD pajak reklame tidak terlalu besar. Bahkan, tahun ini melalui APBD 2019, target pajak reklame hanya Rp 750 juta.

Karena itu, pihaknya akan menaikkan target pajak reklame itu nanti di P-APBD 2019. Perkirakaan kenaikan target pajak reklame sekitar Rp 100 juta. Sehingga, dalam setahun pajak reklame ditargetkan sumbang PAD sekitar Rp 850 juta.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono mengatakan, pajak reklame selama ini menjadi penyumbang PAD Kabupaten Probolinggo. Meskipun, nilainya tidak terlalu besar.

“Di APBD awal ditargetkan Rp 750 juta. Tapi, nanti di PAK akan kami naikkan target pajak reklame menjadi Rp 850 juta,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo. Santiyono menjelaskan, capaian pajak rekaleme hingga akhir bulan April sekitar Rp 300 juta. Namun, untuk bisa capai target Rp 850 juta di akhir tahun, tentu harus kerja ekstra.

Oleh karena itu, nantinya pihaknya akan bersikap tegas pada pemilik reklame-reklame yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jika pemilik reklame itu nakal, tidak mau bayar pajak tiap tahunnya, akan segera ditindak tegas. Bisa cabut izin dan reklamenya dirobohkan.

“Nanti kami akan lakukan evaluasi. Dimana, reklame yang nakal-nakal dalam urusan bayar pajak tiap tahunnya, akan ditindak tegas. Apalagi sampai ada tunggakan pajak reklame tahun kemarin, bisa cabut izin dan langsung turunkan reklamenya,” tegasnya.

Santiyono menjelakan, untuk pajak reklame sendiri sebenarnya ada dua jenis di daerahnya. Yaitu, pajak reklame papan atau billboard, videotron, dan juga megatron. Yang ke dua yaitu pajak reklame kain. “Apapun jenisnya, harus bayar pajak. Jika tidak bayar, ya harus diturunkan” tegasnya.

Saat ditanya perihal masih banyak reklame ilegal? Santiyono tidak menampiknya. Namun, jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Biasanya reklame yang dipasang dan tidak berizin, maka akan segera ditemukan. Baru setelah itu, pajak akan dibayar. Tetapi, jika tidak bayar segera, maka akan segera dicopot dan disita. “Karena itu akan kami evaluasi dan data reklame yang ada di Kabupaten Probolinggo ini,” tuturnya. (mas/rf)