Kaji Manfaat Pembentukan Desa Adat di Ngadisari

MEMENUHI SYARAT: Meski secara teknis lebih memenuhi syarat, Pemkab Probolinggo dan Pemprov Jawa Timur terus mengkaji manfaat pembentukan desa adat di Ngadisari. (Zainal Arifin/Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN – Kajian masih dilakukan untuk merealisasikan rencana pembentukan desa adat di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pengkajian dilakukan baik oleh Pemprov Jawa Timur, maupun Pemkab Probolinggo.

Syamsul Huda, sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat mengatakan, sejauh ini pembentukan desa adat masih tahap sosialisasi. “Masih sosialisasi. Beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi kepada pihak desa,” ujarnya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan bimtek dengan Pemprov Jawa Timur. Bimtek dilakukan untuk mematangkan rencana pembentukan desa adat. Sebab, Pempov sudah dua kali gagal membentuk desa adat.

“Sebelum Ngadisari, ada dua desa yang diusulkan jadi desa adat. Yaitu, desa di Banyuwangi dan Mojokerto. Tetapi, keduanya gagal karena tidak memenuhi syarat,” katanya.

Ngadisari sendiri, menurutnya, di atas kertas memang lebih memenuhi syarat dibandingkan dua desa sebelumnya. Namun, kajian mendalam tetap dilakukan.

“Apa manfaatnya masih kami cari. Baik pemprov maupun pemkab, masih mengkaji. Misalnya apa keuntungan membentuk desa adat. Itu, masih menjadi pertanyaan besar,” terangnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berencana studi banding ke Bali. Tujuannya, melihat penerapan desa adat di Bali. Sehingga, nantinya semakin terang benderang perbedaan antara desa dengan desa adat.

“Ada rencana studi banding, belum tahu kapan. Namun, provinsi menganjurkan studi banding ke Bali,” ungkapnya.

Sementara itu, penetapan desa adat dilakukan melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Tentu saja dengan memperhatikan penyelenggaraan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan sarana prasarana pendukung.

“Pengaturan mengenai desa adat ada di UU Desa, Bab XIII. Dibahas mulai dari pasal 96 hingga pasal 111. Dan, nanti yang menetapkan adalah kabupaten dengan perbup dan provinsi,” tandasnya. (sid/hn)