Dispendik Sudah Melarang Tes Calistung di PPDB SD, Jika Melanggar Sekolah Diberi Sanksi

PASURUAN – Adanya tes calistung di PPDB SD Negeri, sejatinya tidak diperkenankan. Apapun namanya, tes calistung ini bukan menjadi pertimbangan dasar untuk menerima siswa. Karena sekolah diwajibkan menerima siswa sesuai zonasi dan kategori usia. Kalaupun tes calistung dibalut dengan tes wawancara, hal itu juga tidak diperkenankan.

Supriyadi, kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Pasuruan pada (22/5). Sekolah pun diminta untuk membuka pendaftaran serentak pada 28-29 Mei.

Ilustrasi

“Secara serentak pendaftaran baik SD dan SMP akan dilakukan pada 28 dan 29 Mei mendatang dan pengumuman pada 8 Juni mendatang,” terangnya. Bagaimana dengan sekolah yang melakukan pendafaran lebih awal dari jadwal resmi dari Dispendik Kota Pasuruan? Supriyadi menjawab, itu adalah kegiatan internal sekolah.

“Mungkin untuk penjaringan awal saja, namun tetap tanggal 28-29 Mei mendatang, semua SD tetap harus membuka pendaftaran resmi,” terangnya.

Supriyadi menegaskan, untuk SD dipastikan tidak ada tes calistung lantaran memang dilarang dari Kemendikbud pusat. Menurut Supriyadi, untuk masuk SD, sekolah wajib melihat usia dari calon siswa. Diutamakan yang sudah berusia 7 tahun. Sehingga, jika masih ada calon siswa yang usia 6,5 tahun, maka yang usia 7 tahun wajib diutamakan diterima.

Selain itu, adalah lokasi siswa di lingkungan sekitar sekolah, wajib diterima bagaimanapun caranya. Dari perhitungan Dispendik, jumlah calon siswa berusia 7 tahun, dipastikan mencukupi diterima dengan total 46 SD negeri dengan rombongan belajar (rombel) sebanyak 507 kelas. Untuk 1 kelas siswa antara 28-30 siswa.

Terkait masih ada praktik sekolah yang melakukan indikasi calistung sebelumnya, Supriyadi mengatakan tidak diperbolehkan. “Tidak boleh ada tes calistung, sekolah wajib menerima bagaimanapun siswa yang berusia 7 tahun dan berada di sekitar lingkungan sekolah. Jangan sampai ada komplain dari orang tua yang anaknya tidak diterima yang rumahnya dekat dengan sekolah,” terangnya.

Namun, jika nanti setelah dibuka tanggal 28 dan 29 Mei kemudian diumumkan tanggal 8 Mei ada komplain dari orang tua terkait zonasi sekolah, Dispendik tak segan memberikan sanksi kepada sekolah.

Di Kabupaten Pasuruan sendiri, pendaftaran SD akan dimulai pada awal Juli mendatang setelah liburan semester. Hasbullah, kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Kabupaten Pasuruan mengatakan, siswa yang berada di dekat sekolah wajib diterima di SD terdekat. Syaratnya calon siswa wajib berusia 7 tahun dan dilarang ada tes apapun termasuk tes calistung.

“Sama sekali tidak boleh ada tes calistung, kalau nanti ada yang ketahuan melakukan hal tersebut, akan ada sanksi teguran sampai sanksi administrasi,” terangnya.

Untuk jumlah SD Negeri sendiri, mencapai 661 sekolah. Dari jumlah tersebut dipastikan mencukupi untuk calon siswa berusia 7 tahun. Hasbullah menyebut, saat ini jumlah SD Negeri sudah cukup tinggi, bahkan ada juga SD yang bahkan kekurangan murid di bawah rombel sebanyak 28-30 per kelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Dispendik Kota Probolinggo yang berani memastikan bahwa PPDB baik SD dan SMP dilakukan tanpa tes. Proses PPDB akan melihat jarak rumah siswa ke sekolah.

“Tidak ada tes untuk PPDB SD-SMP. Termasuk untuk SD, tidak ada tes Calistung,” ujar Budi Wahyu Rianto, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdikpora, Kota Probolinggo.

Budi meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir putra-putrinya tidak bisa masuk sekolah karena harus bisa baca tulis untuk masuk SD. Mengingat Calistung bukan persyaratan untuk seleksi SD.

“Syaratnya usianya sudah 7 tahun, jika kurang dari 7 tahun maka minimal tanggal 1 juli 2019 sudah usia 6 tahun dan punya akta kelahiran. Bahkan bagi siswa yang tidak bersekolah TK pun bisa masuk SD,” ujarnya.

Dalam Perwali 59 tahun 2019 tentang PPDB juga mengatur perkecualiaan untuk menerima siswa dibawah usia 7 tahun. Khusus bagi calon siswa yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, bisa masuk sekolah dibawah ketentuan usia yang ditetapkan dalam perwali.

Namun untuk menunjukkan potensi bakat istimewa ini harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog. (eka/put/fun)