Kocok Ulang Fraksi Tidak Pengaruhi Pembahasan Raperda, Perubahan AKD Tunggu Paripurna

MAYANGAN – Berkurangnya jumlah anggota Fraksi PPP di DPRD Kota Probolinggo, dipastikan akan berdampak pada perubahan terhadap fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun, perubahan ini dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) maupun tugas dewan.

Sedangkan, jika tidak dilakukan perubahan fraksi, justru akan berdampak pada hak-hak anggota DPRD di Fraksi PPP. “Perubahan fraksi dan AKD tidak berpengaruh pada pembahasan raperda atau kinerja komisi di DPRD. Semua tetap bisa berjalan seperti biasa,” ujar Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghofur.

Namun, jika tidak dilakukan perubahan pada fraksi, politisi PDIP itu mengatakan, justru hak-hak anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak bisa dipenuhi. Seperti uang perjalanan dinas tidak bisa dibayarkan. “Anggota Fraksi PPP saat ini tetap bisa menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengikuti kunker (kunjungan kerja) dan rapat di komisi tetap bisa. Namun, statusnya hanya sebagai anggota DPRD biasa,” ujarnya.

Agus mengatakan, perlu segera dilakukan perubahan terhadap fraksi dan AKD. Hal ini agar hak-hak anggota DPRD dari Fraksi PPP tetap ada. “Kalau dari Fraksi Gede (Gerindra-Demokrat), seperti dari Gerindra dan Demokrat yang berencana digabung tetap ada. Yang bermasalah dan harus segera dituntaskan penggabungan fraksi adalah Fraksi PPP,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Probolinggo akan segera melakukan perubahan terhadap fraksi dan AKD. Ini, terjadi pascameninggalnya anggota DPRD dari Fraksi PPP, Yusuf Susanto. Sehingga, angota fraksi partai berlambang Kakbah ini tinggal dua orang. Yakni, David Rosidy dan Robit Rianto.

Padahal, dari segi peraturan, saru fraksi harus berjumlah minimal tiga orang. Sedangkan, proses pergantian antarwaktu (PAW) tidak bisa dilakukan. Mengingat, masa tugas DPRD periode 2014-2019 akan berakhir pada Agustus mendatang atau hanya sekitar 2 bulan lagi.

Sehingga, perlu dilakukan penggabungan Fraksi PPP dengan fraksi lain di DPRD. Rencananya Fraksi PPP akan bergabung dengan Fraksi Gede. Pembahasan ini pun sudah sering dilakukan. Bahkan, kini tinggal menunggu surat persetujuan dari Partai Demokrat sebelum digelar rapat paripurna.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat Sri Wahyuningsih mengatakan, surat PPP ke Fraksi Gede sudah masuk dan sudah dijawab oleh fraksi. Intinya, fraksinya setuju dengan rencana penggabungan ini. “Tapi, kalau surat PPP ke Partai Demokrat memang tidak ada. Saya kira cukup ke Fraksi Gede. Kalau umpama ada aturan harus ada surat dari Demokrat, ya tinggal PPP berkirim surat ke Partai Demokrat,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Jawa Pos Radar Bromo berusaha mendapatkan keterangan dari Sekretaris DPC PPP Kota Probolinggo Fuad Buadi. Namun, dihubungi melalui selulernya, tadi malam belum merespons. (put/fun)