Silpa dan PAD Disorot Dewan saat Paripurna LKPJ 2018

PAJARAKAN – Walau meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pelaksanaam keuangan tahun 2018, bukan berarti Pemkab Probolinggo tanpa sorotan. Parlemen di legislatif tetap memberi masukan atas pengelolaan keuangan. Di antaranya menyorot sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) maupun pendapatan asli daerah (PAD).

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman. Dia mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik. Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan, ketika benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif.

”Dalam PU Fraksi-fraksi, menilai LPJ pelaksanaan APBD 2018, telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Tetapi, tetap ada catatan dari fraksi-fraksi DPRD,” terangnya.

Wahid menjelaskan, seperti PU fraksi Golkar soal nota silpa APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 187.620.628.528,83. Hal itu membutuhkan perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran. Karena pihaknya melihat masih banyak permasalahan insfrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh. Baik sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial sehingga terealisasi secara sempurna.

”Sebagian fraksi menyoroti pemkab untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD yang ada di Kabuapten Probolinggo,” terangnya.

Saat pembahasan LPJ tersebut, Pemkab begitu bangga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, untuk keenam kalinya, Kabupaten Probolinggo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono menjelaskan, pendapatan daerah dalam APBD 2018 sebesar Rp 2,150 triliun dan terealisasi sebesar Rp 2,186 triiun atau 101,66 persen. Sedangkan belanja daerah 2018 sebesar Rp 1,862 triliun terealisasi sebesar Rp 1,711 triliun atau 91,89 persen.

”Sebagai diamanatkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka penyajian LKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2018 telah menerapkan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual,” terangnya.

Pembahasan ini masih akan berlangsung dengan agenda jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018 pada 11 Juni 2019 mendatang. (mas/fun)