Bawaslu Rekom Berhentikan 15 Anggota di Tiga PPK Lantaran Langgar Kode Etik

KRAKSAAN – Bawaslu Kabupaten Probolinggo akhirnya menuntaskan rapat pleno dugaan penggelembungan suara oleh tiga PPK di kabupaten setempat. Hasilnya, rapat pleno mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan 15 anggota PPK.

Ketiga PPK tersebut yaitu PPK Dringu, Bantaran, dan Wonomerto. Rekomendasi pemberhentian 15 anggota PPK dikeluarkan karena mereka dinilai melanggar kode etik. Rekomendasi itu disampaikan Bawaslu pada KPU Kabupaten Probolinggo untuk ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib menyebut, pihaknya tuntas melakukan penyelidikan kasus dugaan penggelembungan suara yang melibatkan tiga PPK tersebut. Pihak pelapor dan terlapor pun sudah diperiksa. Pihaknya bersama Sentra Gakkumdu lantas melakukan kajian terhadap hasil penyelidikan.

Dan hasilnya, Bawaslu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam kasus ini. Dengan demikian, dugaan pelanggaran pidana oleh tiga PPK tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Sebab, tindakan mereka tidak memenuhi bukti menggelembungkan suara. Namun, tiga PPK ini terbukti melanggar kode etik.

“Kami tidak menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Sebab, buktinya tidak ada. Yang ada hanya keterangan saksi. Itu pun para saksi tidak melihat langsung atau tidak mengetahui langsung kejadiannya,” ujarnya.

Dalam kasus ini, anggota tiga PPK itu tidak terbukti melanggar dua pasal yang disangkakan sebelumnya. Yaitu, pasal 551 dan 505 UU Pemilu Nomor 7/2017.

Adapun pasal 505 dan 551 mengatur hal-hal berikut. Pasal 505 berbunyi, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sedangkan pasal 551 berbunyi, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

Meski demikian, menurut Qorib –sapaannya-, 15 anggota PPK itu terbukti melanggar kode etik. Adapun kode etik yang dilanggar yaitu mereka telah merevisi atau mengubah data pemilih khusus (DPK) dan data pemilih tambahan (DPTb). Dan, revisi itu dilakukan tanpa melibatkan saksi dari partai politik maupun calon.

“Atas pelanggaran kode etik itu, kami langsung membuat rekomendasi kepada KPU. Yaitu, memberhentikan dengan tetap 15 anggota PPK tersebut. Ini, sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019,” ungkapnya.

Kasus itu sendiri bermula saat tiga PPK dilaporkan ke Bawaslu Jawa Timur atas dugaan menggelembungkan suara dalam Pemilu 2019. Ketiga PPK itu adalah PPK Bantaran, Dringu, dan Wonomerto. Karena dugaan penggelembungan suara itu, ada caleg yang dirugikan.

Bawaslu Jawa Timur lantas melimpahkan kasus itu ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Di samping itu, KPU berupaya menelusuri kasus itu.

Bahkan, KPU membentuk tim khusus untuk menelusuri. Hasilnya, tiga PPK itu dinyatakan melanggar kode etik dan diberhentikan sementara. (sid/fun)