Penolakan Kapal RGN 11 Menguat, Ini Penjelasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

PROBOLINGGO – Keberadaan kapal Rere Gandha Nusantara (RGN) 11 untuk penyeberangan Gili Ketapang ke Pelabuhan Probolinggo, membuat resah pengusaha lokal. Para pemilik perahu yang biasa digunakan untuk jasa penyeberangan, khawatir pendapatannya menurun. Belakangan, penolakan itu semakin menguat.

Bahkan sebelum kapan RGN 11 operasional, gelombang penolakan semakin banyak. Meski sejauh ini masih sebatas omongan pemilik kapal, penolakan ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.

KAPASITAS BESAR: Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyebut, kapal ini tidak akan mempengaruhi kapal kecil. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Kabar adanya penolakan ini dibenarkan oleh kepala desa Gili Ketapang Suparyono, Sabtu (2/5) siang. Saat dikonfirmasi, Suparyono mengatakan bahwa kalau masyarakat pulau Gili Ketapang sendiri merasa terbantu dengan adanya kapal RGN. Hanya saja muncul penolakan dari sejumlah pemilik kapal penyeberangan lokal.

“Mereka khawatir, pendapatan para pemilik penyeberangan kapal lokal menurun. Namun mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pertemuan antara warga pemilik kapal lokal dengan instansi terkait,” kata Suparyono.

Suparyono mengatakan, sejauh ini belum ada sosialisasi dari pihak terkait dengan adanya kapal RGN 11. Hanya saja, pada saat penyerahan kapal, Suparyono sempat dihubungi. Sementara untuk operasi kapal belum bisa dilakukan, karena masih proses penataan.

Jika kapal RGN 11 ini beroperasi, Suparyono dan pemerintah desa setempat akan melakukan upaya penyadaran kepada warga dan pengusaha penyeberangan kapal lokal agar tidak sampai terjadi bentrok. “ Seperti halnya dulu, warga menolak kehadiran pipa PDAM. Namun karena disosialisasikan, lambat laun masyarakat mulai menerima,” kata Suparyono.

Sementara itu Malik, 25, salah warga pulau Gili Ketapang, merespon baik dengan adanya kapal RGN. Ia dan warga pulau Gili Ketapang tidak menolak jika nantinya mulai beroperasi akan berpindah menggunakan moda transportasi kapal Ferry.

“Bagi sebagian warga pulau Gili Ketapang, mungkin akan beralih menggunakan kapal ini. Tapi yang jadi kendala, aktivitas warga kan pulangnya tidak sama. Jadwal pemberangkatan kapal pun tidak pasti sama. Makanya nanti juga akan melihat waktunya. Jika kapal besi itu belum berangkat, maka kami tetap menggunakan kapal penyeberangan seperti biasanya,” kata Malik.

Malik membenarkan jika belum ada sosialisasi dari pihak terkait, untuk masalah operasional kapal RGN 11. Warga hanya mengetahui informasi kalau biaya satu kali pemberangkatan dipatok Rp. 6000. Ia berharap dalam waktu dekat pihak terkait segera mensosialisasikan tentang operasional kapal.

Tentunya hal itu bertolak belakang dengan Husnan, 32 salah satu pemilik kapal penyeberangan lokal. Ia bersama dengan warga pemilik kapal lainnya, dengan tegas menolak kapal tersebut. Selain mengancam penghasilan berkurang, lambat laut kapal miliknya bisa saja tidak lagi digunakan.

“Saya sebagai koordinator dari kapal penyeberangan kayu ini menolak dengan tegas kapal tersebut. Kami susah payah membeli kapal seharga Rp 150 juta (kapal baru) selain itu, operasionalnya juga tak menentu akibat ada sekitar 50 kapal. Nah ini malah akan ada kapal penyebarangan baru,” bebernya.

Ia merasa pemerintah berniat untuk memusnahkan kapal penyeberangan lokal secara perlahan. “Contohnya saja seperti kasus di Kalianget, Madura. Mulanya pemerintah mendatangkan kapal penyeberangan besi. Lambat laun datang lagi dan pada akhirnya banyak. Dan jelas sekarang tidak ada lagi kapal penyeberangan lokal karena kalah saing,” tambahnya.

Jika memang pihak pemerintah tetap ngotot untuk mengoperasikan kapal tersebut, maka ia bersama dengan 50 warga lainnya pemilik kapal akan lakukan koordinasi dan melakukan aksi penolakan. “Kalau tetap dijalankan maka kami akan berkumpul dulu (koordinasi). Selanjutnya kami akan ambil tindakan tegas,” tandasnya.

Humas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Probolinggo Herman Eko Yulianto menerangkan, kapal penyeberangan dari Kementerian Perhubungan diperuntukkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para wisatawan Pulau Gili. Namun hingga kini masih belum dioperasionalkan.

“Selama ini untuk penyeberangan masih milik pribadi lantaran tidak ada lagi. Kali ini pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas yang lebih baik,” terangnya.

Disinggung mengenai gesekan yang akan timbul nantinya, Herman menegaskan bahwa pihaknya memastikan tidak akan sampai terjadi. Bagaimanapun, kata Eko Yulianto, kapal penyeberangan yang telah ada masih dibutuhkan. Mengingat jumlahnya yang hampir 40 kapal. Sementara kapal penyeberangan dari pemerintah hanya ada satu.

“Kami usahakan tidak akan meninggalkan atau menyaingi yang ada. Sebab kami fokuskan pada wisatawan. Selain itu, mulai dari jadwal pemberangkatan dan lainnya pastinya akan berbeda,” tandas Herman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menyerahkan sebuah kapal RGN 11, kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Sabtu (18/5) silam. Kapal kapal dengan kapasitas penumpang sekitar 53 orang dan bisa mengangkut 2 mobil ukuran sedang serta puluhan motor itu untuk mempermudah penyeberangan antar pulau dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo ke Pulau Gili Ketapang. (rpd/fun)