Kuartal Pertama Penerimaan BPHTB di Kab Pasuruan Masih Minim

BANGIL – Sampai kuartal pertama atau akhir April lalu, penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau transaksi jual beli tanah di Kabupaten Pasuruan masih minim. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 106,1 Miliar, masih terealisasi Rp 17,7 Miliar.

Mokhammad Syafi’i, Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan BKD Kabupaten Pasuruan mengatakan, secara persentase penerimaan, Pajak BPHTB memang masih minim. Ini lantaran dari Rp 17,7 Miliar masih 16,69 persen dari target Rp 106,1 Miiliar.

“Idealnya realisasi bisa 33 persen di kuartal pertama. Namun memang masih minim yaitu 16,69 persen saja,” terang Syafi’i.

Ia mengatakan, masih minimnya penerimaan pajak jual beli tanah di Kabupaten Pasuruan ini lantaran investor atau pembeli masih wait and see. Atau masih menunggu sampai didoknya perda terkait RDTR (rencana detal tata ruang) dan RTRW (rencata tata ruang wilayah) yang baru.

Meskipun dikatakan jual beli tanah sifatnya memang tidak bisa diprediksi sehingga sangat tergantung pada pasar. “Namun karena awal tahun ini, investor masih menunggu disahnya RTRW yang baru, Jadi ada kemungkinan masih menunggu kepastian. Sehingga memilih menunda jika ingin berinvestasi di Kabupaten Pasuruan,” terangnya.

Meski masih terealisasi 16 persen, BKD Kabupaten Pasuruan tetap optimistis target sebesar Rp 106,1 Miliar masih bisa tercapai pada akhir tahun nanti. Apalagi jika perda RTRW bisa segera didok dalam waktu dekat.

“Tetap kami akan evaluasi kembali di semester pertama nanti. Jika ada potensi naik atau turun, akan kami sesuaikan di Perubahan APBD mendatang,” ujarnya. (eka/mie)