Jika Tak Tera Ulang, Pengusaha Bisa Kena Sanksi Ini

KRAKSAAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo berupaya terus meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari tera dan tera ulang. Bahkan jika di tahun 2020, akan langsung memberi sanksi bagi para pengusaja yang tidak tera atau tera ulang.

Hal itu disampaikan Kepala Disperindag setempat Mahbub Junaiedi. Menurutnya, Untuk tahun ini, pihaknya masih mentolerir bagi pada pengusaha yang tidak melakukan tera ulang. ” Nantinya akan kami akan lebih tegas,” ungkanya.

Menurut pria yang akrab disapa Mahbub itu mengatakan, kedepan pihaknya akan memberlakukan aturan yang berlaku. Yaitu yang ada pada Undang-undang tentang Metrologi Legal Nomor 2/1981. Spesifiknya dijelaskan pada Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang pasal 25 hurif a, b dan c.

Dalam pasal itu juga diatur pidananya, yakni dalam Bab VIII mengenai ketentuan pidana pada pasal Pasal 32 ayat (1). Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. “Jadi yang tidak tera, terancam pidana dan denda,” ungapnya.

Sanksi itu, dinilai juga berimbas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk tahun lalu, PAD dari tera-tera ulang, ditargetkan hanya sebesar Rp 150 juta. Dan terealisasi tidak sampai Rp 100 juta. Karena itu, kedepan pihaknya berusaha terus untuk meningkatkan PAD. ” Kami akan menggenjot dan tidak segan berlaku tegas kepada para pengusaha yang lalai,” tegasnya. (sid/fun)