Pilkades di Kabupaten Probolinggo Dilarang Dibiayai Desa

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo memastikan, pemilihan kepala desa (pilkades) serentak untuk 12 desa digelar tahun ini. Bahkan, Pemkab telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pilkades di 12 desa tersebut.

Nilainya sekitar Rp 300 juta untuk 12 desa. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk tiap desa tidak sama. Tergantung pada jumlah pemilih di desa masing-masing. Menurut data di Pemkab Probolinggo, anggaran untuk penyelenggaraan pilkades di tiap desa sekitar Rp 23 juta – Rp 27 juta.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Samsul Hadi membenarkan anggaran Rp 300 juta yang disiapkan untuk pilkades serentak. Namun, tidak menutup kemungkinan anggaran itu bisa berubah.

”Iya, kalau di APBD 2019, dicantumkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk pilkades serentak,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Minggu (26/5).

Samsul menjelaskan, penyelenggaraan pilkades tahun ini harus dibiayai murni oleh APBD. Dalam aturan terbaru, pilkades tidak boleh dibiayai oleh desa melalui Dana Desa (DD) ataupun ADD. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan ada tambahan anggaran di PAK 2019 untuk penyelenggaraan pilkades serentak.

”Sebelumnya kami alokasikan sekitar Rp 300 juta di APBD, dengan rencana ditambah anggaran dari desa. Tetapi, ternyata pilkades tidak boleh dibiayai oleh desa. Sehingga, harus dialokasikan dari APBD murni,” terangnya.

Namun, Samsul tidak dapat memastikan berapa besarnya tambahan anggaran untuk pilkades serentak di PAK 2019. Sebab, masih perlu dibahas apa saja kegiatan pilkades dan kebutuhan anggarannya.

”Nanti akan dibahas dulu kebutuhan dan perkiraan anggaran kegiatannya. Baru diajukan di PAK 2019,” tambahnya. (mas/hn)