Vonis Dinilai Berat, Wali Kota Pasuruan Nonaktif Ajukan Banding

PASURUAN – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Sikap Setiyono itu diambil setelah dirinya menyatakan pikir-pikir usai mendengar putusan majelis hakim.

Setiyono mengajukan upaya hukum banding lantaran vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun, dinilai terlalu memberatkan. Tim Penasihat Hukum Setiyono, Robinso mengaku telah berdiskusi dengan kliennya maupun pihak keluarga mengenai putusan majelis hakim.

Setelah itu, Setiyono pun memantapkan diri untuk mengajukan upaya hukum banding. “Kami sudah membicarakannya dengan Pak Setiyono dan keluarganya. Maka diputuskan untuk banding,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo melalui sambungan telepon, Minggu (19/5).

Di samping itu, Robinson juga mengungkap beberapa alasan yang mendasari pengajuan banding tersebut. Selain keberatan atas vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun, juga berkaitan dengan besaran uang pengganti.

Robinson menyebut, putusan majelis hakim secara garis besar tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Melalui upaya hukum banding itulah, pihaknya berharap kliennya mendapatkan keadilan. “Kami berharap hukuman untuk Pak Setiyono seadil-adilnya,” tegas dia.

Pemberitahuan pengajuan banding Setiyono telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/5). Berselang sehari kemudian, Jumat (17/5) giliran JPU KPK Kiki Ahmad Yani yang menyampaikan pemberitahuan pengajuan banding.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosiawan menyatakan, Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Atas perbuatannya, Setiyono diganjar dengan pidana penjara selama enam tahun serta denda setengah miliar. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Setiyono juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360.

Jika Setiyono tak sanggup membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila Setiyono tak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun.

Politisi Partai Golkar itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau jabatan politik selama tiga tahun. Terhitung sejak berakhirnya masa pidana pokok. (tom/rf)