TITD Sumber Naga: Jadi Cagar Budaya BPCB Jatim, Belum Ditetapkan Pemkot

PROBOLINGGO – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim mencatat, Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Sumber Naga memang bangunan cagar budaya. Hanya saja, Klenteng yang berusia 154 tahun itu ternyata belum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Probolinggo.

Tim Cagar Budaya Kota Probolinggo Rey Suwigtyo mengakui jika TITD Sumber Naga belum terdaftar secara administrasi. Buktinya, belum tertuang di perwali yang mengatur soal cagar budaya.

“Khusus Klenteng itu masuk situs cagar budaya, tapi belum ter-cover di perwali. Tapi kami akan cover di revisi Perwali berikutnya,” katanya pria yang juga Kepala Bappelitbangda itu pada Jawa Pos Radar Bromo, Minggu (19/5).

Disinggung faktor belum masuknya TITD Sumber Naga di perwali, Tyok –sapaan akrabnya– mengatakan, objek cagar budaya yang bukan dikelola oleh pemerintah harus ada persetujuan dari pemilik atau pengelola atau pengurus. Nah, dalam perwali yang dibuat sebelumnya itu, baru meng-cover cagar budaya yang dikelola pemkot.

“Kami berencana meng-cover di perwali berikutnya, bersamaan beberapa objek cagar budaya lain yang sudah terkoordinasi dengan pemilik atau pengurusnya. Selain kelenteng, ada aula Polres Probolinggo Kota,” terangnya.

Disinggung soal rencana pengurus TITD akan membangun kembali klenteng yang terbakar, Tyok mengaku boleh-boleh saja. Asal tidak mengurangi nilai sejarah dan budaya. Apalagi tempat ibadah, tidak bisa dibiarkan begitu terlalu lama. “Silakan dibangun kembali, asal tidak mengubah bentuk,” terangnya.

Sementara itu, Wichaksono Nugroho, arkeolog BPCB Jatim mengatakan, peristiwa kebakaran yang menimpa situs cagar budaya harus dipastikan lebih dulu hasil penyelidikan kepolisian. Apakah kebakaran terjadi karena kelalaian atau tidak. Jika karena disengaja, itu masuk perusakan cagar budaya dan ada pidananya.

“Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kami mendata yang memenuhi cagar budaya. Kami serahkan data itu ke kepala Dinas Pariwisata Budaya di kota atau kabupaten. Penetapan menjadi kewenangan kepala daerah kota/kabupaten atau provinsi. Kami menangani yang bersifat nasional,” terangnya.

Menurut Wichaksono, sesuai data BPCB sendiri, sudah dilakukan inventarisasi pada tahun 2002 lalu oleh BPCB Jatim. Datanya diserahkan ke pemkot dan melalui hasil kajian itu bisa ditetapkan cagar budaya. “Perlu pastikan lagi ke pemkot, apakah sudah masuk cagar budaya atau belum,” katanya.

Jika sudah masuk cagar budaya, ada kewajiban dari pemkot melalui tim cagar budaya untuk melakukan peninjauan ke lokasi. Kemudian, tim cagar budaya itu memberikan rekomendasi dan mendampingi pengurus kelenteng. “Pengurus atau pengelola harus mengikuti rekomendasi tim cagar budaya itu,” terangnya. (mas/rf)