Pemkot Probolinggo Pertahankan Opini WTP, Punya PR Inventarisasi Aset

PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Jumat (17/5). Bagi Kota Probolinggo, ini jadi yang ke dua berturut-turut setelah sebelumnya sempat “puasa”.

Dari Kota Probolinggo, penyerahan opini WTP diterima langsung Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Ia didampingi Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur; Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Imanto; serta Plt Kepala Inspektorat Tartib Goenawan.

“Alhamdulillah, opini WTP kembali diraih Pemkot Probolinggo untuk laporan keuangan daerah tahun 2018. Sebelumnya, juga meraih untuk laporan keuangan tahun 2017,” ujar Mardi Prihatini, kabag humas Pemkot Probolinggo saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo.

Menurut Mardi –sapaan akrabnya–, raihan opini WTP ini tidak lepas dari kerja sama BPPKA, Inspektorat, OPD-OPD, serta kru di bagian keuangan untuk mengelola laporan keuangan. “Harapannya, opini WTP ini bisa terus dipertahankan kembali termasuk untuk laporan keuangan tahun 2019,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja ini menjelaskan, dengan raihan opini WTP, maka laporan keuangan pemkot tidak ada persoalan yang krusial. “Namun, masih ada catatan untuk pemkot terkait inventarisasi aset. Ini, yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur mengapresiasi raihan WTP tersebut. “Raihan opini WTP ini merupakan bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Politisi PDIP ini menilai raihan opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi, bahwa dalam sistem administrasi laporan keuangan pemkot tidak ada persoalan. Namun, yang penting dilakukan juga adalah pelaksanaan pemerintahan termasuk jalannya program pembangunan daerah.

“Raihan opini WTP ini paling tidak menjadi dasar agar pemerintah lebih maksimal lagi dalam menjalankan program pembangunan. Dalam 5 bulan setelah pelantikan ini, belum ada program pembangunan yang berjalan,” ujar politisi PDIP yang akrab disapa Rudi ini. (put/rf/mie)