Eks Plt Kadis PUPR Pemkot Pasuruan Divonis 5 Tahun Penjara Plus Denda

DUKUNGAN MORIL: Dua terdakwa kasus suap Wali Kota Setiyono didampingi istrinya dalam sidang putusan. Dwi Fitri didampingi istrinya Nurrawati (kiri), sementara Wahyu didampingi Deswita. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SIDOARJO – Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf honorer Wahyu Tri Hardianto menerima vonis hakim dalam sidang dengan agenda putusan, Jumat (17/5). Vonis yang dijatuhkan pada keduanya, tidak berbeda jauh dengan tuntutan JPU KPK. Lihat videonya disini.

Majelis hakim yang diketuai oleh I Wayan Sosiawan menghukum keduanya dengan hukuman pidana sesuai dengan tuntutan JPU KPK. “Menyatakan terdakwa 1 dan 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Wayan membacakan amar putusan.

Wayan menambahkan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 1, Dwi Fitri Nurcahyo selama 5 tahun pidana penjara disertai denda sejumlah Rp 300 juta. Dengan ketentuan jika denda tersebut tak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Di samping itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara. Dwi Fitri Nurcahyo diminta membayar uang pengganti senilai Rp 80 juta dengan ketentuan jika tak dibayar paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkracht, maka jaksa berhak menyita harta bendanya untuk dilelang.

Jika hasil lelang tak mencukupi besaran uang pengganti tersebut, maka Dwi Fitri Nurcahyo harus menggantinya dengan pidana selama 3 bulan kurungan. Hanya pada hukuman subsider yang dijatuhkan majelis hakim itu saja yang lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman subsider kepada Dwi Fitri Nurcahyo selama 6 bulan kurungan.

Sementara terdakwa 2, Wahyu Tri Hardianto juga divonis dengan hukuman pidana sesuai tuntutan JPU KPK. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta rupiah,” kata Wayan.

Jika denda tak tak dibayarkan, maka Wahyu harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. Selepas membacakan amar putusan, majelis hakim mempersilakan kedua terdakwa berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya. Keduanya kemudian sama-sama menyatakan menerima putusan hakim.

Penasihat Hukum Wahyu Tri Hardianto, Sutomo mengaku vonis yang diterima kliennya itu cukup berat. Meski peranan kliennya tak sebanding dengan Dwi Fitri Nurcahyo yang notabene merupakan atasannya.

“Hanya saja karena perkara ini jadi satu. Karena pasal yang diterapkan itu Pasal 12 huruf b, minimal memang 4 tahun. Misalnya ini perkara di-split, besar kemungkinan Wahyu lebih ringan dari yang lain,” ungkapnya.

Sementara JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengaku, akan berkonsultasi dengan pimpinannya terlebih dahulu terkait putusan majelis hakim. “Kami akan sampaikan ke pimpinan mengenai hasil sidang putusan hari ini,” akunya. (tom/rf)