Dinilai Serobot Lahan, Pemkot Pasuruan Disomasi Warga Bugul Kidul

PASURUAN-Sri Mangastuti, warga Jalan Patimura, Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, melayangkan surat peringatan atau somasi kepada Pemkot Pasuruan. Sebabnya, Sri menilai Pemkot Pasuruan telah menyerobot lahan miliknya.

Somasi itu sendiri dikeluarkan kantor advokat IDR Law Firm, Selasa (14/05). Secara resmi, somasi  itu ditujukan pada Plt Wali Kota Pasuruan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan, Kepala Kelurahan Karangketug, serta Kepala SDN 1 Karangketug.

Kuasa Hukum Sri Mangastuti, Indra Bayu menyebut, kliennya memiliki lahan di Karagketug. Lengkap dengan surat sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 1961. Namun, kini di atas lahan itu berdiri kantor Kelurahan Karangketug dan gedung SDN 1 Karangketug.

Melalui somasi itu, pihaknya memberikan tenggat waktu hingga tujuh hari ke depan pada Pemkot. Agar Pemkot dapat  mempertimbangkan aspek hukum yang akan diterima, jika tak mengindahkan somasi tersebut.

“Sebenarnya sudah disampaikan sejak sekitar tahun 2009. Tapi, hanya penyampaian lisan dan sampai sekarang tidak ada respons,” ungkap dia.

Menurut Indra, pihaknya akan menempuh jalur hukum, jika somasi itu tak ditanggapi Pemkot. Baik hukum perdata ataupun pidana. Walaupun, dia sebenarnya tak ingin persoalan itu kemudian memicu gesekan. Bahkan, hingga berujung pada eksekusi.

Pihaknya hanya meminta Pemkot memperhatikan hak kliennya atas lahan yang dipakai untuk sekolah dan kelurahan itu. Sehingga, pemiliknya bisa mendapatkan ganti atas lahan itu.

“Bagaimana aturan jual belinya, biar jelas, aturan pemisahan sertifikat. Nanti dibuatkan akta pelepasan, sehingga masuk ke aset daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan Boedi Widayat belum banyak berkomentar mengenai hal itu. Bahkan, hingga Selasa siang, Boedi mengaku belum memegang surat somasi tersebut.”Saya belum bisa berkomentar karena belum menerima surat somasinya,” katanya.

Jika telah menerima somasi itu, menurutnya, nanti akan dipelajari terlebih dahulu. Juga memeriksa keperluan administratifnya. “Nanti tentu akan dijawab Kominfo,” ujarnya. (tom/hn)