Pansus Mutasi Pejabat Hearing Tertutup, Ada Apa?

PASURUAN – Panitia Khusus (Pansus) Mutasi Pejabat kembali menggelar hearing, Sabtu (11/5). Tak jauh berbeda dengan agenda sebelumnya, hearing kali ini juga menghadirkan jajaran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Pasuruan. Hanya saja, hearing digelar tertutup.

Dalam hearing yang dipimpin ketua pansus Mochammad Arief Ilham itu, hadir Sekda Bahrul Ulum, Kepala BKD Mokhamad Faqih, dan Kabag Organisasi Kokoh Arie Hidayat. Arief menyebut, Baperjakat memang membawa dokumen surat izin atau persetujuan dari Mendagri. Akan tetapi, pansus tak serta-merta meyakini surat izin itu dapat dianggap sah sebagai dasar mutasi.

“Karena dalam surat itu bertanggal 8 Mei. Sedangkan mutasi ini kan berlangsung April,” ungkap Arief. Ia bahkan menilai surat izin itu janggal. Kemungkinan, kata Arief, pemkot meminta izin kepada Kemendagri setelah dewan membentuk pansus dan mempertanyakan keberadaan surat izin itu. “Bisa jadi kan surat izin itu diurus setelah pansus meminta buktinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pansus juga mendatangi Kemendagri. Hal itu dilakukan untuk menelusuri kebenaran adanya surat izin atau persetujuan dari Mendagri soal mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan.

“Pansus ingin memastikan, apa benar Mendagri mengizinkan. Dan kalau ada, bagaimana bunyi surat izinnya dan kapan dikeluarkan. Karena sampai sekarang pansus belum mendapat bukti dari pemkot,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.

Namun Arief belum banyak berkomentar ketika ditanya hasil kunjungannya ke Kemendagri. Ia menyebut terkait hasil dapat diketahui serta merta saat pansus mengeluarkan keputusan nanti. “Hasilnya dari Kemendagri kemarin, biar nanti sekaligus hasil pansus ya,” terang dia.

Usai menggelar hearing, pansus menggelar rapat internal di hari yang sama. Rapat internal itu digelar guna membahas keputusan hasil pansus. Sebab kinerja pansus juga dibatasi sehingga harus segera menentukan keputusan.

“Selanjutnya kami bahas di internal pansus mengenai hasil keputusannya. Pansus ini terbatas waktunya, paling tidak dalam minggu ini sudah ada keputusan,” ujarnya. Hearing sendiri berlangsung tertutup. Arief tak memberi penjelasan detail alasan kenapa kegiatan tersebut tertutup. “Belum waktunya (terbuka, Red),” dalihnya.

Sementara itu, Kabag Organisasi Kokoh Arie Hidayat enggan memberikan komentarnya mengenai hasil hearing. Termasuk terkait dugaan pansus, dimana izin ke Kemendagri baru diajukan setelah pansus meminta bukti. “Dengan Pak Sekda atau Kepala BKD ya,” katanya.

Sekda Bahru Ulum sendiri tidak merespons permintaan wawancara media ini. Telepon maupun pesan yang dikirim melalui WhatsApp (WA) tidak dibalas. Sementara Kepala BKD Mokhamad Faqih saat dihubungi melalui ponselnya, tidak aktif. (tom/rf)