Uang Perdin DPRD Kota Probolinggo Telat Cair Delapan Hari

PROBOLINGGO– Uang perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Probolinggo terlambat dibayarkan pada anggota DPRD. Keterlambatan ini baru pertama kali dialami dan belum dipastikan penyebabnya.

“Betul memang ada keterlambatan untuk pembayaran uang perjalanan dinas. Terhitung sudah delapan hari,” ujar Hamid Rusdi, anggota DPRD Kota Probolinggo saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, kemarin (9/5).

Hamid mengaku, tidak tahu pasti penyebab keterlambatan pembayaran uang perjalanan dinas itu. Bahkan, ini adalah pertama kalinya terjadi.

“Selama dua kali menjabat, baru kali ini ada keterlambatan pembayaran uang perdin. Tapi, baru saja uang ditransfer, sudah diterima melalui nontunai,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai besarnya uang perdin, Hamid enggan menjelaskan terbuka. Namun, besarnya uang perdin berbeda-beda, tergantung tujuan perjalanan dinas.

“Kalau perjalanan dinas ke Surabaya jelas beda dengan ke Bali misalnya,” ujarnya.

Sementara itu, Warsito, plt Sekretaris Dewan (Sekwan) saat ditemui sejumlah awak media mengaku belum tahu penyebab terlambatnya pencairan uang perjalanan dinas dewan. Namun, pihaknya akan segera rapat, terutama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran di DPRD.

“Belum tahu penyebab terlambatnya. Tapi, kami akan segera merapatkan dengan bagian keuangan di DPRD yang menangani keuangan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur DPRD Kota Probolinggo menegaskan, tidak benar uang perdin terlambat. “Setelah dikonfirmasi, ada kekurangan tenaga di sekretariatan. Kami sudah berkirim surat kepada wali kota, tapi belum ada realisasinya,” ujarnya.

Menurutnya, di sekretariat dewan ada bagian-bagian yang kosong. Dan, bagian ini seharusnya ditambah tenaga pegawai.

Terlambatnya uang perjalanan dinas menurutnya, berkaitan dengan sistem nontunai. Semua kegiatan eksekutif dan legislatif sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik atau nontunai.

“Tentunya untuk ini perlu pengerjaan ekstra. Paling tidak pekerjaan harus dijadwal empat hari sebelum kegiatan. Sehingga, pengguna anggaran bisa menyelesaikan administrasi itu,” jelasnya. (put/hn)