Tarif Sewa Tanah Aset Pemkot Probolinggo Naik Lipat Dua

KANIGARAN – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo kembali menyosialisasikan tarif sewa tanah aset yang baru. Hal ini mengingat ada pembaharuan tarif sewa, mengacu pada Perwali Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prosedur Pengelolaan Sewa Tanah Pertanian Aset.

“Sudah lama pemkot tidak melakukan revisi tarif sewa. Sehingga, kami juga ditegur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak ada penyesuaian tarif,” ujar Kabid Aset pada BPPKA Kota Probolinggo Abdi Firdaus, Selasa (7/5). Sosialisasi dihadiri sekitar 700 warga penyewa lahan tanah pertanian milik pemkot.

Sejak tahun 2011 sampai 2018, menurut pria yang akrab disapa Abdi itu, tarif sewa tanah ditetapkan flat senilai Rp 750 per meter persegi. Merujuk pada teguran BPK, seharusnya ada penyesuaian tarif setiap 3 tahun sekali.

“Memang tarif ini terlihat naik tinggi sampai 2 kali lipat. Tapi, kami sudah melakukan survei ke masyarakat untuk tarif sewa tanah di masyarakat, tarif ini masih jauh lebih murah,” ujarnya.

Untuk tarif sewa yang baru ini, BPPKA menerapkan klasifikasi harga yang berbeda untuk tipe A, tipe B, dan tipe C.

Tarif sewa tanah tipe A untuk tanah yang memiliki kualitas kesuburan yang bagus serta sumber air yang bagus untuk pertanian. Sementara dua tipe di bawahnya, kondisinya tidak sesubur tipe A.

Dalam sosialisasi tersebut, Abdi mengingatkan kembali kepada penyewa terkait sejumlah larangan. Seperti melakukan alih fungsi lahan pertanian tanpa memberikan informasi tertulis kepada bagian Bidang Aset. Termasuk memindahtangankan sewa tanpa pemberitahuan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Mochamad Soufis Subri menjelaskan, bahwa setiap penyewa hanya berhak untuk menyewa seluas 4 ribu meter persegi. “Bisa menyewa beberapa bidang tanah. Tapi, ada batas maksimal luasan tanah yang disewa setiap orang,” ujarnya.

Pemkot membatasi masa sewa selama 5 tahun dan dilakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakan prosedur sewa menyewa sudah sesuai dilakukan oleh penyewa. Termasuk pemenuhan kewajiban penyewa dalam hal pembayaran sewa kepada pemerintah.

“Mungkin banyak yang kaget dengan naiknya tarif ini. Tapi, penetapan tarif ini tidak dilakukan asal-asalan, melainkan melalui kajian oleh konsultan,” ujar pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat tersebut. “Tambahan kenaikan tarif ini akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya. (put/rf)